Kesenjangan Ekonomi Jadi Alasan Penurunan Publik yang Pro Pancasila

Kompas.com - 17/07/2018, 17:04 WIB
Burung garuda Pancasila berukuran besar di Gereja Katedral Jakarta, Minggu (24/12/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Burung garuda Pancasila berukuran besar di Gereja Katedral Jakarta, Minggu (24/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, terjadi penurunan persentase publik yang pro Pancasila. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan LSI Denny JA pada bulan Juli 2018 lalu.

Peneliti dari LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan, ada tiga alasan yang menjadi penyebab menurunnya persentase publik pro Pancasila. Alasan pertama adalah alasan ekonomi.

"Ada ketidakpuasan kalangan bawah akibat melebarnya kesenjangan ekonomi. Dari waktu ke waktu kesenjangan ekonomi semakin tinggi," kata Ardian dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Baca juga: Survei: Dalam 13 Tahun, Persentase Publik Pro Pancasila Terus Menurun

Ardian menyebut, alasan ekonomi ini juga didukung beberapa indikator yang langsung dirasakan masyarakat. Ia memberi contoh adalah harga sembako yang masih cenderung tinggi.

Alasan kedua adalah alasan paham alternatif. Menurut Ardian, intensifnya paham alternatif di luar Pancasila mampu menarik utamanya warga Muslim.

"Terlihat bahwa segmen Muslim yang penurunannya terhadap pro Pancasila tinggi," jelas Ardian.

Baca juga: Mahfud MD: Indonesia Akan Jadi Negara Terbesar karena Pancasila

Paham ini pun semakin masif digaungkan. Meskipun porsi paham alternatif di luar Pancasila ini masih relatif kecil, namun bisa mengambil ceruk warga Muslim.

Alasan ketiga adalah alasan sosialisasi. Paham Pancasila, imbuh Ardian, semakin tidak tersosialisasi secara efektif dari masyarakat ke masyarakat.

Survei dilakukan pada 28 Juni-5 Juli 2018 dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden.

Baca juga: Tanggapan Sri Mulyani soal Freeport dan Ekonomi Pancasila

Adapun margin of error sebesar 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

LSI Denny JA pun melengkapi survei dengan penelitian kualitatif menggunakan analisis media, focus group discussion, dan wawancara mendalam. Survei dibiayai secara mandiri oleh LSI Denny JA.

Kompas TV Pernyataan SBY ini disampaikan dalam pidatonya di acara buka bersama kader Partai Demokrat di Jakarta.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan

Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan

Nasional
Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Nasional
Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Nasional
Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Nasional
Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Nasional
Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Nasional
Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Nasional
Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Nasional
Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Nasional
KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

Nasional
MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

Nasional
4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

Nasional
Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Nasional
Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.