Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Usung Puan dan Yasonna Jadi Caleg DPR

Kompas.com - 17/07/2018, 15:28 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengusung dua kadernya yang ada di kabinet kerja sebagai calon anggota DPR periode 2014-2019.

Keduanya, yakni Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Puan maju di dapil Jawa Tengah, Yasonna di Sumatera Utara," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat mendaftarkan 575 caleg PDI-P di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Hasto mengatakan, semula ada tujuh menteri yang akan diusung PDI-P sebagai caleg. Namun, setelah berkomunikasi dengan Jokowi, akhirnya PDI-P hanya mencalonkan Puan dan Yasonna.

Sebab, lima menteri lainnya diminta oleh Jokowi untuk fokus di kabinet.

Baca juga: Jokowi: Menteri yang Mau Jadi Caleg Cuti Saja, Tak Harus Mundur

"Dari tujuh menteri, akhirnya kami hanya mencalonkan dua," kata dia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2018).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2018).

Dua menteri yang batal dicalonkan adalah Mendagri Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Hasto enggan menyebutkan tiga nama lainnya.

Hasto menambahkan, Puan dan Yasonna tidak perlu mengundurkan diri dari kabinet. Sebab, selama kampanye, mereka bisa mengajukan cuti.

Baca juga: Presiden Diminta Reshuffle Menteri yang Maju Jadi Caleg

Presiden Jokowi juga sebelumnya tidak keberatan apabila ada menterinya yang cuti kampanye karena ikut pileg.

Puan merupakan anggota DPR dari Fraksi PDI-P periode 2009-2014 dan 2014-2019. Namun, pada 2014, ia mundur dari DPR setelah ditunjuk menjadi Menteri PMK.

Begitu pula dengan Yasonna pernah menjadi anggota DPR periode 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com