Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/07/2018, 19:26 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah gedung pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Senin (16/7/2018).

Tim penyidik dari KPK telah tiba sejak pukul 18.40 WIB. Mereka tampak didampingi pihak kepolisian.

Saat berada di dalam gedung, mereka tak memberikan tanggapan apa pun terkait kegiatannya ini. Mereka langsung memasuki lift.

Hingga saat ini tim masih melakukan proses penggeledahan di dalam gedung.

Baca juga: Geledah Rumah Dirut PLN, KPK Sita CCTV dan Sejumlah Dokumen

Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum memberikan tanggapan resmi atas proses penggeledahan ini.

Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Sofyan Basir pada Minggu (15/7/2018), kemarin.

Pada waktu itu ia menyambut baik kedatangan tim KPK.

Baca juga: KPK Juga Geledah Kediaman Anggota DPR Eni Maulani dan Pengusaha Johannes Kotjo

Saat itu, Sofyan mengaku memberikan berbagai informasi terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 dan sejumlah dokumen terkait proyek tersebut kepada tim KPK.

"Sebagai tuan rumah, Dirut (Sofyan) membantu KPK dengan memberikan sejumlah informasi terkait proyek Riau-1 serta dokumen-dokumen terkait objek tersebut," ujar Sofyan saat membacakan keterangan resminya di kantor PLN, Jakarta, Senin (16/7/2018).

Sofyan mengakui menyimpan sejumlah salinan dokumen internal PLN. Namun, ia memastikan dokumen tersebut tidak bersifat rahasia dan bisa diakses oleh publik.

Baca juga: KPK Geledah Rumah Direktur Utama PLN Sofyan Basir

Salinan dokumen itu ia simpan untuk dipelajari di rumahnya ketika ia tak punya cukup waktu di kantor.

"Ada juga surat menyurat diberikan kepada saya dikasih biar saya tanda tangan. Ada juga proposal dari regional setiap saat reporting bulanan diberikan kepada saya, laporan-laporan keuangan, cash flow, likuiditas semua kadang dibaca di rumah. Memang punya saya," ujar Sofyan.

Ia juga memastikan tim KPK hanya menyita berbagai dokumen terkait dengan kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Kompas TV Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla angkat bicara menanggapi penggeledahan kediaman Direktur Utama PLN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com