Geledah Rumah Dirut PLN, KPK Sita CCTV dan Sejumlah Dokumen

Kompas.com - 16/07/2018, 08:06 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/6/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/6/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah melakukan penggeledahan di rumah Direktur Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Sofyan Basir, Minggu (15/7/2018) silam.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, pihaknya menyita sejumlah dokumen yang diduga terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hingga kamera CCTV.

"Saya dapat juga dari tim yang telah selesai penggeledahan di rumah Dirut PLN ada beberapa dokumen juga yang diduga terkait PLTU kemudian barang bukti elektronik termasuk CCTV," ujar Febri di gedung KPK, Jakarta, Minggu (15/7/2018) malam.

KPK akan mempelajari lebih lanjut hasil penggeledahan di rumah Sofyan Basir dan sejumlah tempat lainnya. KPK juga akan mengklarifikasi bukti-bukti yang telah ditemukan melalui pemanggilan saksi-saksi.

Febri menceritakan, pada awalnya saat proses penggeledahan Sofyan sempat tak ada di rumah. Namun, beberapa saat kemudian, akhirnya ia datang ke rumah. Febri memastikan komunikasi penyidik dan Sofyan pada waktu itu berjalan dengan baik.

Baca jugaKPK Sita Rp 500 Juta dari Staf Anggota DPR Terkait Kasus Suap Proyek PLTU

"Kita jelaskan proses berjalan dengan baik. Ada ruangan yang digeledah dan juga beberapa tempat di rumah tersebut sehingga kita ditemukan beberapa bukti," kata dia.

Menurut Febri, dalam penggeledahan di sejumlah tempat kemarin, KPK pada prinsipnya mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan aliran dana suap yang diterima oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Empat lokasi lain yang digeledah kemarin yaitu, kediaman Eni Maulani. Kemudian, rumah, kantor dan apartemen milik pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

"Kemudian transaksinya bagaimana ini sangat panting juga didalami lebih lanjut terutama terkait kerja sama pada PLTU di Riau-1," ujarnya.

KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Baca jugaKPK Juga Geledah Kediaman Anggota DPR Eni Maulani dan Pengusaha Johannes Kotjo

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X