Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Saat Ini Demokrat Tidak Punya Calon Presiden

Kompas.com - 10/07/2018, 18:59 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, pihaknya masih dalam tahap pembicaraan untuk memutuskan dukungan dalam Pilpres 2019.

Meski demikian, SBY mengaku, saat ini Partai Demokrat tidak memiliki calon untuk diusung.

"Saat ini Demokrat tidak punya calon presiden," kata SBY di kediamannya di Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Baca juga: Max Sopacua: Obsesi Pertama Demokrat AHY Maju Pilpres

SBY menjelaskan, majelis tinggi Partai Demokrat masih mematangkan pilihan. Sampai sebelum penutupan pendaftaran pada 10 Agustus 2018, Demokrat akan bekerja secara sistemik dan transparan.

SBY menuturkan, capres dan cawapres yang akan diusung oleh Demokrat akan dilihat kesediaannya untuk memenuhi harapan dan keinginan rakyat.

"Mudah-mudahan bisa segera kami putuskan. Politik saat ini masih cair dan sangat dinamis," sebut SBY.

Baca juga: Ruhut: SBY Cepatlah Deklarasi Dukung Jokowi, supaya AHY Jadi Menteri

Ia mengaku, hingga kini ada perdebatan soal arah dukungan di internal partainya, apakah ikut mengusung Joko Widodo, Prabowo Subianto atau calon lain.

"Ketiganya mungkin dan sekarang sedang kita matangkan," ujar SBY.

Anggota Majelis Tinggi Demokrat Max Sopacua sebelumnya mengatakan, obsesi partainya dalam pemilu presiden mendatang adalah mengusung Agus Harimurti Yudhoyono.

Keinginan itu dibahas dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat pada Senin (9/7/2018).

Baca juga: Ruhut: AHY Mimpi Mau Jadi Presiden, Jadi Menteri Saja Syukur

Namun, obsesi itu masih terkendala syarat ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden. Suara Demokrat tidak cukup untuk mengusung sendiri pasangan capres-cawapres.

Dalam Pilpres 2014, SBY memutuskan Demokrat bersikap netral. Saat itu, Demokrat tidak ikut dalam pertarungan antara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Padahal, jauh sebelum Pilpres 2014, Demokrat menggelar Konvensi untuk menyeleksi capres. Namun, mereka yang bertarung dalam konvensi tidak dilirik parpol lain.

Kompas TV Partai Demokrat akan memberi sanksi bagi TGB yang dianggap melanggar etika partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com