Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Jadi Presiden, Prabowo Ingin Pindahkan Makam Pangeran Diponegoro ke Yogya

Kompas.com - 29/06/2018, 17:53 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ingin memindahkan makam sejumlah pahlawan jika nanti dirinya menjadi Presiden RI.

Sebab, kata Prabowo, masyarakat perlu mengetahui sejarah langsung perjuangan para pahlawan di daerah mereka masing-masing. Hal itu, kata Prabowo, juga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan.

"Saya ingin sebetulnya mengembalikan, makamnya Pangeran Diponegoro ke rumahnya di Yogyakarta. Kita tahu arwahnya tak di situ lagi. Ini hanya simbol bahwa bangsa asing pernah menangkap, menjajah, perang lawan kita," kata Prabowo dalam acara Halal Bihalal di Universitas Bung Karno, Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Baca juga: Prabowo Ziarah ke Makam Jendral M Yusuf dan Pangeran Diponegoro

"Insya Allah kalau nanti, siapa tahu 2019, entah Pak Rizal Ramli atau saya, saya titip harus berani kita memperbaiki. Pemimpin kita berhak kembali di tengah rakyat sendiri. Walaupun kita bhinneka tunggal ika, kita akan datang dan akan minta izin ke masyarakat di sana," lanjut Prabowo.

Demikian pula dengan Imam Bonjol, ia ingin makam sang pahlawan Perang Paderi itu bisa ditempatkan di tanah kelahirannya di Pasaman, Sumatera Barat.

Baca juga: Pria Asal Inggris Meneliti Sejarah Pangeran Diponegoro Selama 40 Tahun

Prabowo mengaku sedih setiap melewati makam Pangeran Diponegoro di Makassar. Menurut dia makam Pangeran Diponegoro yang terletak di dekat pasar terkesan kurang layak.

"Saya kira harus dikembalikan ke kampung halaman. Kiai Madja juga di Sulawesi Utara. Harus kita kembalikan sebagai simbol bahwa ketidakadilan harus kita perbaiki. Walaupun terlambat beratus tahun, itu hak keluarganya," ujar Prabowo.

"Harus menghormati bangsa kita. Bung Karno bilang bangsa besar bangsa yang hormati pahlawan-pahlawannya. Kalau bukan kita siapa lagi yang hormati," lanjut dia.

Kompas TV Tersangka tidak ditahan karena dianggap kooperatif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com