Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Jadi Presiden, Prabowo Ingin Pindahkan Makam Pangeran Diponegoro ke Yogya

Kompas.com - 29/06/2018, 17:53 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ingin memindahkan makam sejumlah pahlawan jika nanti dirinya menjadi Presiden RI.

Sebab, kata Prabowo, masyarakat perlu mengetahui sejarah langsung perjuangan para pahlawan di daerah mereka masing-masing. Hal itu, kata Prabowo, juga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan.

"Saya ingin sebetulnya mengembalikan, makamnya Pangeran Diponegoro ke rumahnya di Yogyakarta. Kita tahu arwahnya tak di situ lagi. Ini hanya simbol bahwa bangsa asing pernah menangkap, menjajah, perang lawan kita," kata Prabowo dalam acara Halal Bihalal di Universitas Bung Karno, Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Baca juga: Prabowo Ziarah ke Makam Jendral M Yusuf dan Pangeran Diponegoro

"Insya Allah kalau nanti, siapa tahu 2019, entah Pak Rizal Ramli atau saya, saya titip harus berani kita memperbaiki. Pemimpin kita berhak kembali di tengah rakyat sendiri. Walaupun kita bhinneka tunggal ika, kita akan datang dan akan minta izin ke masyarakat di sana," lanjut Prabowo.

Demikian pula dengan Imam Bonjol, ia ingin makam sang pahlawan Perang Paderi itu bisa ditempatkan di tanah kelahirannya di Pasaman, Sumatera Barat.

Baca juga: Pria Asal Inggris Meneliti Sejarah Pangeran Diponegoro Selama 40 Tahun

Prabowo mengaku sedih setiap melewati makam Pangeran Diponegoro di Makassar. Menurut dia makam Pangeran Diponegoro yang terletak di dekat pasar terkesan kurang layak.

"Saya kira harus dikembalikan ke kampung halaman. Kiai Madja juga di Sulawesi Utara. Harus kita kembalikan sebagai simbol bahwa ketidakadilan harus kita perbaiki. Walaupun terlambat beratus tahun, itu hak keluarganya," ujar Prabowo.

"Harus menghormati bangsa kita. Bung Karno bilang bangsa besar bangsa yang hormati pahlawan-pahlawannya. Kalau bukan kita siapa lagi yang hormati," lanjut dia.

Kompas TV Tersangka tidak ditahan karena dianggap kooperatif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com