Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proses Panjang Litbang Kompas untuk Hasil "Quick Count" yang Presisi...

Kompas.com - 26/06/2018, 06:05 WIB
Sandro Gatra

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas akan melakukan hitung cepat atau quick count dalam tiga pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018.

Tiga Pilkada yang akan dilakukan quick count, yakni Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pada hari pemungutan suara, Rabu (27/6/2018).

Jadi, pada Rabu sore, Anda bisa langsung mengetahui siapa yang akan memenangkan pertarungan di tiga provinsi tersebut.

Baca juga: Pantau Quick Count Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Tentu, hasil resmi akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum setelah proses rekapitulasi selesai.

Litbang Kompas memiliki pengalaman panjang dalam proyek quick count.

Di awali ketika Pilkada DKI pada 8 Agustus 2007 hingga terakhir Pilkada DKI Putaran II pada 19 April 2017.

Hasil seluruhnya masih berada dalam rentang margin of error di bawah 1 persen jika dibandingkan dengan hasil akhir rekapitulasi KPU.

Hasil quick count Pilkada DKI Putaran II pada 19 April 2017, misalnya, simpangan rata-rata hanya 0,04 persen dibanding hasil KPU.

Baca juga: INFOGRAFIK Hasil Quick Count Kompas Vs KPU Sejak 2007

Saat itu, hasil quick count Kompas, pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat memperoleh 42 persen dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memperoleh 58 persen.

Sementara hasil akhir KPU, Basuki-Djarot mendapat 42,04 persen dan Anies-Sandi 57,96 persen.

Akurasi data

Untuk mencapai hasil akhir quick count yang mendekati presisi tersebut, Litbang Kompas melakukan sejumlah tahapan. Data yang diolah harus akurat.

Manager Litbang Kompas Toto Suryaningtyas memaparkan, dalam proyek kali ini, pihaknya mengambil sampel sebanyak 400 tempat pemungutan suara (TPS) tiap provinsi.

Sampel dipilih dengan metode stratified sistematic sampling yang tersebar di seluruh daerah.

Toto mengatakan, pihaknya memutuskan mengambil sampel 400 TPS berdasarkan pertimbangan jumlah populasi TPS, dana serta akses yang dimiliki Litbang Kompas.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com