Kritik Prabowo soal Ketimpangan hingga Absennya Indonesia di Piala Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - "Kalau saya memberi sumbang saran, kadang-kadang bernada kritik. Kritik itu penting dalam demokrasi. Jangan diartikan menghardik atau mencari kesalahan," ujar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengawali pidatonya dari atas mimbar milik Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Saat itu, Prabowo baru saja melakukan pertemuan tertutup dengan Zulkifli di rumah dinas Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018). Prabowo tiba di kediaman Zulkifli sekitar pukul 10.45 WIB.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sudah datang lebih dulu.

Awak media yang meliput dibolehkan mengambil gambar selama beberapa menit sebelum pertemuan dimulai.

Baca juga: Prabowo dan Zulkifli Hasan Bertemu, Bahas Kemungkinan Koalisi di Pilpres 2019

Pembicaraan empat mata antara Prabowo dan Zulkifli berlansung sekitar 15 menit.  Setelah itu keduanya menemui awak media untuk memberikan pernyataan. Tak banyak yang disampaikan Zulkifli saat memberikan keterangan.

Ia hanya mengungkapkan bahwa dugaan ketidaknetralan aparatur negara menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi salah satu topik pembicaraannya dengan Prabowo.

Kemudian, Ketua Umum PAN itu menyerahkan mimbar kepada Prabowo. Selama sekitar satu jam Prabowo menyampaikan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya itu.

Banyak hal yang ia kritik, dari mulai kesenjangan sosial hingga absennya Indonesia dalam ajang Piala Dunia 2018.

Baca juga: Fahri Hamzah: Prabowo Bingung karena Enggak Berkuasa

Bahkan ia menguatkan kritik terkait kesenjangan sosial tersebut dengan data-data dari institusi pemerintah, lembaga internasional dan lembaga swadaya masyarakat, seperti Oxfam, Infid dan Walhi.

Seluruh data itu ia paparkan di depan awak media massa dalam bentuk power point.

"Jadi kalau ada kritikan itu memang peran kami, peran partai politik di luar kekuasaan. Mengkritik untuk memberikan peringatan, untuk mengoreksi. Kalau kita tidak koreksi jangan-jangan kebablasan," ucap Prabowo.

Ketimpangan Sosial dan Piala Dunia

Mantan Komandan Jenderal Kopassus TNI AD itu mengungkapkan, berdasarkan hasil riset lembaga internasional, koefisien gini ratio Indonesia berada di angka 45. Artinya, 1 persen masyarakat menguasai 45 persen kekayaan nasional.

Kemudian ia menyoroti banyaknya lahan yang dikuasai perusahaan-perusahaan swasta. Dengan mengutip data dari Badan Pertanahan Nasional, ia menyebut sebesar 1 persen masyarakat telah menguasai 80 persen lahan di Indonesia.

"Bahkan data Walhi Maret 2018, mengatakan, lahan yang dikuasai perusahaan-perusahaan swasta sebanyak 82 persen. Menurut Oxfam dan Infid, empat orang di Indonesia kekayaannya lebih dari 100 juta rakyat Indonesia. ini indikator, kita lalu bertanya apakah ini sehat atau tidak? apa negara kita sehat?" ujar Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Saya Mohon, TNI-Polri Jangan Jadi Pembela Salah Satu Pihak