Kompas.com - 25/06/2018, 13:25 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (9/5/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PKS Fahri Hamzah menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kebingungan mencari dana operasional politik hingga akhirnya harus menggalang dana secara massal dari publik (crowdfunding).

Fahri mewajari tindakan Prabowo lantaran mahalnya biaya politik di Indonesia. Ia bahkan mengapresiasi langkah mantan Pangkostrad itu yang melibatkan masyarakat dalam pembiayaan politik.

"Karena pilpres ini begitu mahal tapi ditanggung oleh satu orang. Dan itulah Prabowo Subianto hari ini. Prabowo itu bingung karena dia enggak berkuasa. Saya mendengar malah bisnis-bisnisnya pun seperti dihambat," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Baca juga: Penggalangan Dana Politik oleh Gerindra dan Dugaan Menipisnya Modal Prabowo

"Akhirnya enggak punya uang, begitu mau maju lagi dari mana sumbernya? Enggak ada pembiayaan. Sementara orang bilang satu kandidat perlu Rp 5 triliun. Minimal Rp 3 triliun, ada yang bilang paling minimal Rp 2,5 triliun. Ini dari mana?" lanjut Fahri.

Sementara itu, lanjut Fahri, Presiden Joko Widodo selaku capres petahana tentu tak akan kesulitan menghimpun dana.

Ia mengatakan selaku petahana, Jokowi tentu memiliki akses ekonomi yang lebih luas daripada Prabowo untuk menghimpun dana kampanye.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Prabowo Galang Donasi, Dana Terkumpul Rp 219 Juta dalam 52 Jam

"Karena dia incumbent, on going project-nya banyak. Bayangkan ini proyek bikin jalan tol dimana-mana. Ini kan pelabuhan, airport, segala macem. Itu kasnya banyak. Orang-orang yang dapat fee itu kan pasti mau nyumbang kepada penguasa," tutur Fahri.

Fahri menambahkan, apa yang dilakukan Prabowo merupakan gejala minimnya perhatian negara terkait pendanaan partai politik.

Ia menilai negara abai terhadap pendanaan partai politik yang menurutnya masih sangat minim.

Baca juga: Prabowo Merasa Jadi Sasaran Amarah Pejabat karena Bicaranya Blak-blakan

Padahal, sambung Fahri, hal itu memicu terjadinya korupsi politik lantaran banyaknya pemodal yang mendanai politisi. Dengan demikian, nantinya politisi yang terpilih dituntut untuk mengembalikan bantuan yang diberikan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,67 Persen dari Target

UPDATE 27 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,67 Persen dari Target

Nasional
UPDATE: Sebaran 719 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 719 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jokowi Minta Ada Solusi atas Persoalan yang Dialami Petani Garam

Jokowi Minta Ada Solusi atas Persoalan yang Dialami Petani Garam

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Ada 7.584 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Oktober: Ada 7.584 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Oktober: 260.451 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,08 Persen

UPDATE 27 Oktober: 260.451 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,08 Persen

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Ada 12.735 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Oktober: Ada 12.735 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 29, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.299 Jiwa

UPDATE: Bertambah 29, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.299 Jiwa

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

Nasional
Pemerintah Akan Tambah Mesin PCR di Berbagai Daerah

Pemerintah Akan Tambah Mesin PCR di Berbagai Daerah

Nasional
YLKI: Perkuat Pengawasan agar Batas Harga Tes PCR Tak Dilanggar

YLKI: Perkuat Pengawasan agar Batas Harga Tes PCR Tak Dilanggar

Nasional
UPDATE: Bertambah 719, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.809

UPDATE: Bertambah 719, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.809

Nasional
Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Nasional
Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Nasional
Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Nasional
Di KTT ASEAN, Australia Sampaikan Keinginan Perkuat Kerja Sama Penanganan Covid-19

Di KTT ASEAN, Australia Sampaikan Keinginan Perkuat Kerja Sama Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.