Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilu 2019 Rumit, Wapres Minta Aparat Lebih Siap

Kompas.com - 25/06/2018, 18:35 WIB
Yoga Sukmana,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini, pemilhan umum (Pemilu) 2019 akan lebih rumit dari pada pemilu-pemilu sebelumnya. Karena kerumita itu pula, ada pesan khusus dari Kalla untuk aparat keamanan.

"Aparat keamanan harus lebih siap karena sistemnya yang rumit yang bisa menimbulkan masalah," ujar Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Sistem Pemilu 2019 dinilai rumit karena berbeda dari Pemilu sebelumnya. Pada 2014 misalnya kata Kalla, pemilihan presiden (Pilpres) digelar dengan mengacu pada hasil pemilihan legislatif (Pileg).

Baca juga: Jusuf Kalla: Pemilu 2019 Akan Jadi Pemilu Terumit di Dunia

Namun pada 2019, Pilpres dilakukan secara bersamaan dengan Pileg. Sementara pengajuan calon presiden dan wakil presidennya mengacu kepada Pileg 2014 lalu.

Selain itu, Pemilu dinilai akan kian rumit lantaran mengacu kepada banyaknya surat suara yang harus dicoblos masyarakat di dalam bilik suara tempat pemungutan suara (TPS) nantinya.

"Kenapa terumit? Karena orang akan memilih 5 tingkatan yaitu DPR nasional, tingkat 1, tingkat 2, DPD, dan  presiden. Lima kertas mesti dicoblos," kata Kalla.

Nantinya di dalam surat suara pemilihan DPR, DPD, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2 terdapat banyak nama calon. Sebab 12 partai politik yang ada akan mengusulkan 8 orang di dalamnya.

Artinya di dalam satu lembar surat suara akan ada 96 nama. Bila dikalikan dengan jumlah 4 surat suara yakni DPR, DPD, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2, maka total akan ada 384 nama.

Adapun dari sisi penyelenggaran kampanye, Pemilu 2019 juga dinilai akan lebih rumit bila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Di antaranya terkait dengan kesiapan patroli siber.

Baca juga: Kata Jokowi, Amien Rais Bisa Jadi Capres Alternatif dalam Pemilu 2019

Kesiapan aparat keamanan dinilai sangat penting agar Pemilu 2018 bisa berjalan lancar tanpa adanya gangguan keamanan yang disebutkan kacaunya pelaksaan pesta demokrasi itu.

"Dulu partai punya tim untuk penggerak masa, sekarang penggerak siber. Perang siber itu kadang-kadang dibuat sambil tidur-tiduran kan? akibatnya kacau di dunia maya, aman di lapangan, kacaunya di Medsos," ucap Wapres.

Kompas TV Pesawat Trigana Air yang membawa 15 anggota brimob untuk pengamanan Pilkada dan Pilgub di Kabupaten Nduga, Papua, ditembaki kelompok kriminal bersenjata.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana Dengan Kaesang di Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana Dengan Kaesang di Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com