Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Pemilu 2019 Akan Jadi Pemilu Terumit di Dunia

Kompas.com - 25/06/2018, 15:18 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, Pemilhan Umum atau Pemilu 2019 akan menjadi yang terumit dalam sejarah bangsa Indonesia, bahkan di dunia.

Pernyataan itu ia sampaikan saat memberikan kuliah umum Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lembaga Ketahanan Nasional 2018 di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Menurut Kalla, kerumitan Pemilu 2019 mengacu kepada banyaknya surat suara yang harus dicoblos masyarakat di bilik suara.

"Kenapa terumit? Karena orang akan memilih lima tingkatan, yaitu DPR nasional, tingkat 1, tingkat 2, DPD, dan presiden. Lima kertas mesti dicoblos," ujar Kalla, Senin (25/6/2018).

Nantinya di dalam surat suara pemilihan DPR, DPD, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2 akan terdapat banyak nama calon. Sebab, 12 partai politik yang ada akan mengusulkan delapan orang di dalamnya.

Baca juga: DPS dan DPSLN Pemilu 2019 Ditetapkan 186.379.878 Pemilih

Hal itu belum ditambah dengan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Semua pemilihan tersebut dilakukan secara bersamaan.

Dengan banyaknya surat suara dan peserta Pemilu dari pemilihan DPRD hingga Presiden, Kalla meyakini perhitungan suara juga akan banyak memakan waktu.

"Bayangkan rumitnya itu. Dan pasti orang akan lebih mencapai hasil pilpresnya dulu. Pasti quick count-nya ke (pemilu) presiden, enggak akan ke DPR lagi," kata dia.

"Perhitungan pasti mungkin 1-2 hari penuh. Maka saya katakan, ini pemilu paling rumit di dunia yang kita alami," ucap Kalla.

Kompas TV Rapat yang dipimpin Ketua KPU Arief Budiman mencatat ada 185 juta pemilih dalam negeri dan 1,2 juta pemilih di luar negeri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com