Wapres JK: Indonesia Terpilih Jadi DK PBB karena Pengalaman Perdamaian

TOKYO, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) karena pengalamanya terlibat dalam penjagaan perdamaian di sejumlah negara melalui Kontingen Garuda.

"Yang penting, juga benar, bahwa negara lain melihat pengalaman Indonesia dan juga sumbangannya dalam perdamaian. Sejak 1950-an, Indonesia selalu mengirim 'peacekeeping force' apakah itu di Timur Tengah, dahulu di Semenanjung Sinai, kemudian Kongo di Afrika, di Bosnia juga, di mana-mana pasukan Indonesia ikut serta," kata Jusuf Kalla di Tokyo, Senin (11/6/2018), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Indonesia Kembali Jadi Anggota DK PBB, demi Apa?

Kontingen Garuda, yang turut serta dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di negara-negara berkonflik menjadi salah satu nilai lebih terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk keempat kalinya.

Menurut Wapres Kalla, tidak banyak negara lain yang memiliki pasukan khusus untuk memperkuat pasukan penjaga perdamaian PBB.

"Tidak banyak negara yang mempunyai fasilitas latihan khusus untuk pasukan keamanan itu. Jadi, kalau dilihat kenapa kita berhasil? Ya, karena kerja keras teman-teman di Kementerian Luar Negeri dan juga tentu karena lobi dari kita semua," tambahnya.

Pada Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat (8/6), Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 bersama empat negara lainnya, yakni Jerman, Afrika Selatan, Belgia, dan Republik Dominika.

Baca juga: Jadi DK PBB, Indonesia Diminta Suarakan Perang Terhadap Terorisme dan Radikalisme

Terpilihnya Indonesia tersebut diperoleh melalui pemungutan suara dari perwakilan negara-negara.

Tercatat 144 suara dari 190 negara anggota PBB memberikan suaranya untuk Indonesia.

Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Kampanye Indonesia untuk DK PBB telah dimulai sejak peluncurannya pada tahun 2016 di New York.

Indonesia selalu mengusung prioritas menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, memastikan sinergi antara melanggengkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan, serta memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.