Pemerintah Diminta Ajak Rektor Bahas Radikalisme di Kampus

JAKARTA, KOMPAS.com - Terindikasinya paham radikalisme di perguruan tinggi disorot banyak pihak, termasuk kalangan akademisi sendiri. Rektor Universitas Paramadina Profesor Firmanzah menyatakan, hal ini pun menjadi pembicaraan di kalangan rektor.

"Saya juga tergabung dalam Forum Rektor Indonesia. Hal ini juga menjadi perdebatan dan diskusi yang cukup menarik di antara kami," kata Firmanzah dalam diskusi Perspektif Indonesia yang digelar Smart FM dan Populi Center di Jakarta, Sabtu (9/6/2018).

Firmanzah menuturkan, terkait adanya paham radikal di kampus, salah satu dimensi yang berkaitan erat adalah pola komunikasi pemerintah kepada perguruan tinggi. Masuknya paham radikal ke kampus adalah isu yang sensitif.

Dalam hal ini, Firmanzah menyoroti dirilisnya daftar tujuh perguruan tinggi yang terpapar paham radikalisme.

Menurut dia, dibutuhkan diskusi yang intens terkait metodologi perumusan daftar tersebut dan bagaimana dampaknya ketika informasi disampaikan.

Baca juga: Cegah Radikalisme di Kampus, Ini Empat Instrumen yang Dapat Digunakan

Hal-hal semacam itu dibahas pula oleh para rektor, menurut Firmanzah.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah dan instansi terkait untuk lebih hati-hati ketika membahas tentang radikalisme di kampus. Ia juga meminta pemerintah berdiskusi dengan para rektor.

"Mungkin lebih baik sebelum dikomunikasikan ke ruang publik, kami rektor diundang terlebih dahulu," kata dia.

Dengan mengajak diskusi para rektor, maka pemerintah dapat memperoleh masukan mengenai permasalahan yang terjadi. Di samping itu, sebut Firmanzah, para rektor pun dapat memberikan solusi yang sesuai dengan lingkungan akademik.

"Kami akan sangat dengan senang hati ketika diajak diskusi, sekaligus mencari solusi bersama," ucap Firmanzah.