Uang Suap Bupati Halmahera Timur Diduga untuk Rapimnas PDI Perjuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian uang suap yang diduga diterima Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan diduga akan digunakan untuk membiayai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PDI Perjuangan di Jakarta.

Hal itu dijelaskan dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Rudy Erawan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Menurut jaksa, pada Januari 2016, Rudy menghubungi kontraktor Imran S Djumadil. Ia mengutarakan kebutuhan dana untuk penyelenggaraan Rapimnas PDI Perjuangan.

Baca juga: Kolusi Bupati Halmahera Timur di Kementerian PUPR Libatkan Politisi PDI-P

Imran kemudian menghubungi Amran HI Mustary selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Dia juga menghubungi Direktur PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir dan kontraktor lainnya, Hong Arta John Alfred.

Kedua pengusaha itu masing-masing diminta memberikan uang sejumlah Rp 100 juta.

Selanjutnya, oleh Amran Hi Mustary dan Abdul Khoir, uang itu diserahkan kepada Mohammad Arnes Solikin Mei yang merupakan ajudan Rudy Erawan.

Baca juga: Bupati Halmahera Timur Didakwa Terima Suap Rp 6,3 Miliar

Uang tersebut dalam bentuk mata uang asing, yakni sebesar 20.460 dollar Singapura.

Menurut jaksa, penyerahan uang dilakukan di kantin belakang Kantor Kementerian PUPR.

Dalam kasus ini, Rudy Erawan didakwa menerima suap Rp 6,3 miliar.

Suap itu terkait bantuan Rudy untuk menjadikan Amran HI Mustary sebagai salah satu pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).