Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Instruksikan Percepat Uji Kelayakan Bus untuk Mudik Lebaran

Kompas.com - 03/06/2018, 14:54 WIB
Sandro Gatra

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk mempercepat uji kelayakan terhadap bus armada angkutan mudik dan balik Lebaran 2018.

Pasalnya, jumlah bus umum yang sudah diuji kelaikannya baru 50 persen dari total armada.

"Masih ada seminggu lagi sebelum puncak mudik, dan saya minta sudah mencapai minimal 80 persen yang sudah diuji kelaikan busnya," kata Menhub saat meninjau Terminal Bus Pulo Gebang di Jakarta, Minggu (3/6/2018), seperti dikutip Antara.

Baca juga: BPTJ: Di 6 Terminal, 629 Bus Tak Penuhi Persyaratan Keselamatan

Menhub mengatakan, uji kelaikan bus penting dilakukan untuk memastikan seluruh perlengkapan bus dalam kondisi berfungsi sehingga aman untuk berjalan.

Uji kelaikan antara lain mencakup pemeriksaan rem, ban, lampu, wiper (penghapus air kaca), serta mesin.

Selain bus yang diuji, pengemudi juga harus diuji juga kondisinya apakah dalam kondisi prima untuk mengemudi atau tidak.

Bus dan sopir yang tidak laik jalan, maka tidak boleh beroperasi.

Baca juga: BPTJ: Mudik Gunakan Bus yang Berstiker Layak Jalan

Ia menambahkan, bus merupakan salah satu moda transportasi yang masih banyak digunakan masyarakat.

"Tadi saya tanyai seorang pelanggan setia bus. Dia mengatakan, kalau naik bus bisa berhenti di depan rumah, jadi tidak perlu ongkos lagi," kata Menhub.

Mengenai tarif bus, Budi mengatakan, sudah berjalan dengan baik dan tidak ada yang menjual dengan harga lebih dari 10 persen dari harga normal.

Hal yang mungkin perlu dipikirkan dalam angkutan bus, kata Menhub, adalah penjualan tiket on line yang belum bisa dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com