Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Logo PAN di Sekber Pemenangan Prabowo, Gerindra Sebut Sudah Dapat Restu

Kompas.com - 29/05/2018, 13:56 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Sekertariat Bersama (Sekber) Pemenangan Prabowo Subianto, Muhammad Taufik, mengatakan, pembentukan Sekber bukan untuk pembahasan capres dan cawapres tertentu.

Ia mengatakan, dipasangnya logo PAN dan PKS dalam Sekber tak terkait pencapresan dan pencawapresan di antara keduanya dan Gerindra.

Taufik pun mengklaim telah mendapat restu dari PAN dan PKS untuk memasang logo keduanya di Sekber.

"Udah enggak ada masalah. Logonya udah dipasang. Pertama waktu itu ketika pembentukan hadir dari PAN kan waktu itu Hanafi (Rais), Hanafi pengurus PAN, kemudian Wakil Sekjen PKS hadir waktu itu," kata Taufik saat dihubungi, Selasa (29/5/2018).

Baca juga: PAN Kaget, Diklaim Masuk Sekber Koalisi Gerindra-PKS

Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik di ruangannya, lantai 9 Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.KAHFI DIRGA CAHYA/KOMPAS.COM Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik di ruangannya, lantai 9 Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ia menyatakan Sekber merupakan medium bagi Gerindra dan para pendukung Prabowo untuk menyerap aspirasi rakyat.

Nantinya, aspirasi tersebut menjadi masukan bagi tim pemenangan Prabowo untuk menyusun sejumlah program yang akan ditawarkan kepada publik.

Anggota DPRD DKI Jakarta itu menambahkan, pembicaraan ihwal capres dan cawapres sama sekali tak dilakukan di Sekber.

Karena itu, kata Taufik, program Sekber kebanyakan diisi dengan diskusi mengenai permasalahan di masyarakat.

Baca juga: Gerindra dan PKS Resmikan Sekretariat Bersama Pemenangan Prabowo

Ia melanjutkan, nantinya kepengurusan Sekber akan diisi masing-masing lima kader Gerindra, PAN, dan PKS.

"Sekber itu belum ngomongin wakil karena yang ngomongin wakil itu presiden sama partai koalisi. Justru Sekber ini melakukan kegiatan yang bisa memberikan masukan baik konsepsi maupun langkah untuk memenangkan itu," lanjut Taufik.

Partai Amanat Nasional (PAN) membantah telah bergabung dengan koalisi Gerindra dan PKS setelah keduanya meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber).

Baca juga: Sekretariat Bersama Jadi Pusat Komunikasi Parpol Pengusung Prabowo

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengungkapkan, jajaran petinggi PAN kaget setelah nama PAN diklaim masuk Sekber. Sebab, PAN belum menentukan sikap untuk Pilpres 2019.

"Kami sesungguhnya juga kaget adanya penyataan tersebut," ujarnya saat ditemui di Energy Building, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Eddy menegaskan, PAN belum memutuskan untuk bergabung dengan poros Prabowo yang diusung Gerindra-PKS untuk Pilpres 2019.

Baca juga: Gerindra-PKS Tak Tutup Pintu untuk Partai Lain Gabung Sekretariat Bersama

Begitu pula, PAN belum memutuskan untuk ikut poros Jokowi yang diusung sejumlah partai.

Ia mengatakan, PAN baru akan mengambil keputusan sikap di Pilpres 2019 setelah ada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) nanti.

"Sudah ada pernyataan ada logo PAN di sana (di Sekber), tetapi saya bisa pastikan, sejauh ini logonya baru dua, PKS dan Gerindra," kata dia.

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bicara soal tongkat estafet dan alih generasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com