Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Buton Selatan Terjerat OTT KPK, Mendagri Siapkan Plt

Kompas.com - 24/05/2018, 14:05 WIB
Reza Jurnaliston,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA,KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, Kemendagri masih menunggu penjelasan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat.

Menurut Tjahjo, Kemendagri sedang menyiapkan surat penonaktifan dan penunjukan pelaksana tugas bupati jika Feisal terjerat kasus hukum.

"Begitu nanti KPK resmi (mengumumkan), Pak Dirjen OTDA (Otonomi Daerah) sekarang sudah menyiapkan (surat penonaktifan dan penunjukan Plt). Sudah saya teken,” ucap Tjahyo di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

"Langsung kami kirim (surat) supaya pemerintahan di daerah tidak terganggu. Wakilnya, naik Plt," tutur Tjahjo.

Baca juga: KPK Tangkap Bupati dan 9 Orang di Buton Selatan

Dalam kesempatan ini, Tjahjo kembali menyesalkan terjadinya kasus korupsi kepala daerah. Padahal, Kemendagri telah menekankan kepada penyelenggara negara untuk bekerja transparan dan akuntabel.

"Ya kami mau ngomong apa lagi. Selalu kami sampaikan area rawan korupsi, perencanaan anggaran, politik uang. Lah, kok masih ada saja (korupsi)," kata Tjahyo.

Ketika ditanya apakah ada hubungannya dengan pilkada yang mengeluarkan ongkos yang mahal, Tjahyo membantah akan hal tersebut.

"Memang kalau mau jujur yang kena ini (kasus korupsi) kan enggak sampai 1 persen, kan case by case saja,” ucap Tjahyo.

Tjahjo pun membantah bahwa korupsi kepala daerah dapat terjadi karena kesalahan sistem. Menurut dia, korupsi dapat terjadi dari pola pikir penyelenggara negara.

"Sistemnya sudah bagus semua. Ya kembali ke individunya, karakternya," tutur Tjahyo.

Agus Feisal Hidayat bersama enam orang lain saat ini dibawa ke kantor KPK usai OTT yang berlangsung pada Rabu (23/5/2018) malam.

KPK juga mengamankan uang senilai Rp 400 juta dalam OTT tersebut.

Baca: KPK Amankan Uang Rp 400 Juta dalam OTT di Buton Selatan

Kompas TV KPK belum menyimpulkan apakah kasus ini terkait dengan proses pilkada.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com