Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/05/2018, 05:05 WIB
Reza Jurnaliston,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas bila ditemukan pelanggaran kampanye Pemilu Legislatif atau Pilpres 2019 saat debat Pilkada Serentak 2018.

Afifuddin mengingatkan bahwa saat ini belum masuk masa kampanye Pemilu 2019, baik itu pileg atau pilpres.

"Kalau memang ada hal-hal prinsip yang dilanggar harus dilakukan tindakan," kata Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Afifuddin meminta seluruh peserta dan tim sukses Pilkada Serentak 2018 untuk patuh terhadap aturan main Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Polemik ini sendiri muncul setelah aksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Sudrajat dan Ahmad Syaikhu membawa kaos bertuliskan "2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden".

Kaos itu dibawa pasangan Asyik dalam debat publik putaran kedua Pilkada Jawa Barat di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (14/5/2018) lalu.

Afifuddin mengatakan, sampai hari ini Bawaslu masih meminta keterangan dan klarifikasi pihak bersangkutan terkait peristiwa itu.

"Sedang diproses, dicek, klarifikasi informasi dan kebenaran," ucapnya.

Afifuddin mengatakan, pemberian sanksi nantinya tergantung hasil pemeriksaan.

"Misalnya apakah kesepakatan dan larangan-larangan atau hal-hal yang tidak boleh sudah disampaikan, kalau tidak tentu kami kembali ke panitia yang memang memfasilitasi ini,” tuturnya.

Sementara, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengaku telah melakukan kesepakatan dengan para calon dan tim sukses terkait hal-hal yang diizinkan dan tidak diizinkan dalam debat Pilkada Jawa Barat.

"KPU Jabar (Jawa Barat) sudah melakukan upaya-upaya pengkondisian sebelumnya, tata atur debat sebelumnya," kata Wahyu.

Menurut Wahyu, Bawaslu sudah melakukan langkah-langkah nyata untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Kompas TV Debat pasangan calon pemimpin Jawa Barat kedua sempat diwarnai kericuhan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com