Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Balas Kritik Jokowi, Politisi Demokrat Sebut Pemerintah Sekarang Eksploitasi Rakyat

Kompas.com - 16/05/2018, 09:44 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean membalas kritik Presiden Joko Widodo mengenai kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ferdinand menegaskan bahwa subsidi BBM dan energi yang digelontorkan sebesar Rp 340 triliun selama sepuluh tahun pemerintahan SBY adalah untuk membantu masyarakat.

Ia menjelaskan, di era Ketua Umum Partai Demokrat itu, harga minyak dunia menyentuh harga rata-rata diatas 120 Dolar AS per barel. Dengan harga itu, maka harga premium akan berada di kisaran Rp 15.000 per liter.

"Bila harga ini tidak disubsidi oleh pemerintahan SBY, maka dalam sekejap jumlah orang miskin akan bertambah pesat, lapangan kerja tertutup karena industri bangkrut, ekonomi akan terganggu," kata Ferdinand dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/5/2018).

Adapun saat ini, kata Ferdinand, harga minyak dunia hanya ada di level 70 dolar AS per barel. Bahkan selama dua tahun kemarin, minyak dunia sempat berada pada level 35 dolar AS per barel.

Baca juga: Pemerintah Targetkan BBM Satu Harga di 73 Wilayah Terpencil

"Bedakan dengan sekarang, harga minyak dunia rendah, subsidi dicabut, justru ekonomi makin terpuruk dan lapangan kerja susah," kata dia.

Ferdinand menegaskan, setiap Presiden masing-masing punya kebijakan. SBY, kata dia, memberikan subsidi karena ingin membantu rakyat.

Hasil dari subsidi itu, menurut dia sangat nyata. Ekonomi tumbuh rata-rata 6 persen, lapangan kerja banyak terbuka, kemiskinan menurun, dan rakyat mudah cari uang.

Ia menilai kondisi sebaliknya terjadi saat subsidi BBM saat ini dicabut. Ia melihat orang miskin bertambah, rakyat susah mencari kerja, dan ekonomi tumbuh hanya 5 persen.

"Dulu era SBY rakyat dibantu, sekarang justru rakyat dieksploitasi dengan kenaikan tarif dan pajak," kata dia.

Baca juga: Dikritik Jokowi soal Subsidi BBM, SBY Minta Kader Demokrat Bersabar

Kondisi Pertamina juga, lanjut dia, jauh lebih baik dulu daripada sekarang. Menurut dia, Pertamina saat ini babak belur karena menjual BBM dibawah harga keekonomian.

Akhirnya, subsidi yang seharusnya ditanggung negara kini ditanggung Pertamina. Akhirnya, Premium dan Solar mulai langka di pasar, dan rakyat terpaksa membeli Pertalite untuk pengganti Premium dan Dexlite untuk Pengganti Solar.

"Ini kan kebijakan retorik dan menyusahkan rakyat," kata dia.

"Lantas apa yang mau dibanggakan oleh Presiden Jokowi? BBM 1 Harga? Dari dulu juga harga sama di SPBU," tambah dia.

Ferdinand pun meminta Jokowi untuk berhenti menyalahkan pemerintahan terdahulu. Apalagi, sebentar lagi 5 tahun masa kepemimpinan Jokowi juga akan berakhir.

Halaman:


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com