Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Minta Seluruh Anggotanya di DPRD Sosialisasikan Program Jokowi

Kompas.com - 11/05/2018, 16:00 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta seluruh anggotanya di DPRD untuk menyosialisasikan program Presiden Joko Widodo kepada masyarakat.

Untuk itu, PPP akan menyelenggarakan workshop nasional dengan mengundang sekitar 1.200 anggota DPRD dan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PPP dari seluruh Indonesia.

Workshop akan digelar di Hotel Mercure, Ancol, pada 13-15 Mei, dengan turut mengundang Presiden Joko Widodo dan para menteri kabinet kerja.

"Kenapa kami mengundang anggota DPRD, ada presiden dan menteri? Untuk dapat gambaran dari pemerintah, apa capaian atau kebijakan yang sudah dicapai pemerintah. Khususnya program yang bersentuhan di masyarakat," kata Wakil Sekjen PPP Ahmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Melalui 1.200 anggota DPRD PPP di seluruh Indonesia, diharapkan sosialisasi kebijakan pemerintah bisa segera tersampaikan ke masyarakat. Sebab, seluruh anggota DPRD PPP mewakili konstituen yang jumlahnya mencapai 8 juta orang.

"Ini membantu DPP sosialisasi ke masyarakat khususnya konstituen PPP, yakni ulama dan pesantren, kaitannya dengan program pemerintah dan sikap politik PPP di Pemilu 2019," kata Baidowi.

Baca juga: Muncul PPP Kubu Khittah, Romy Mengaku Tak Khawatir

Baidowi mengatakan, Presiden Jokowi sudah memastikan akan hadir. Kepala Negara akan memberikan sambutan sekaligus membuka acara.

"Konfirmasi beliau sudah siap hadir. Terakhir sudah kami koordinasi tadi dengan pihak protokol Istana," kata Baidowi.

Sementara itu, menteri yang sudah memastikan akan hadir adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Agama yang juga kader PPP Lukman Hakim Saifuddin.

Ketiga menteri akan memberikan materi mengenai kerja kementerian mereka selama ini kepada para anggota DPRD PPP.

PPP mewajibkan seluruh anggotanya di DPRD untuk hadir.

"Kegiatan ini menjadi syarat bagi anggota DPRD PPP untuk dicalonkan kembali dalam pemilu berikutnya. Kalau enggak datang, berarti sudah tidak mau atau tidak bersedia jadi caleg PPP lagi," kata Baidowi.

Kompas TV Partai Persatuan Pembangunan, mengajukan 5 kriteria cawapres ke Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com