Perencanaan Anggaran Rawan Korupsi, Mendagri Ingatkan DPRD untuk Hati-hati

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada anggota DPRD untuk bersih dan bebas dari korupsi.

Hal tersebut disampaikan saat acara Bimbingan Teknik (Bimtek) DPRD se-Indonesia dengan tema Peran Anggota Legislatif dalam Pemenangan Pilkada, Pileg dan Pilpres, Jumat (4/5/2018).

“Area rawan korupsi salah satunya perencanan anggaran, tolong hati-hati,” ucapnya di di Hotel Grand Paragon, Jakarta.

Tjahjo meminta kepada anggota DPR dan DPRD di setiap daerah untuk selektif dalam penggunaan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah.

Baca juga : KPK Tangkap Tangan Anggota DPR, 9 Orang Dibawa ke KPK

“Saya telah mencabut larangan dana bansos sekarang sudah boleh (digunakan), anggota DPR, DPRD yang turun ke konstituen nggak bawa sesuatu kan nggak enak, hanya cuman satu juta rupiah buat kelompok tani buat, ibu-ibu pkk, buat posyandu,” tuturnya.

Selain itu, daerah rawan korupsi, kata dia, ada di retribusi dan pajak. Menurutnya retribusi dan pajak kebanyakan masuk di wilayah eksekutif.

Bahkan, lanjut Tjahjo, rawan korupsi lainnya ada dalam mekanisme belanja barang dan jasa.

“Ini saya kira empat hal rawan korupsi yang ini mulai diobok-obok, baru nih kota Mojokerto, kota Malang, di sebelah kota Malang lagi hati-hati Sumatera Utara, dan sebagainya,” katanya.

Baca juga : Kasus Suap Bupati Mojokerto, KPK Geledah 2 Kantor di Jakarta

Dalam kesempatan ini ia meminta seluruh peserta Bimtek untuk memanfaatkan seoptimal mungkin acara ini.

“Bimtek ini untuk komunikasi, waktu istirahat nggak ada, pilkada itu terakhir habis itu sudah penyusunan daftar caleg, perlu kerja semua untuk memasuki pileg dan pilpres 2019 sekaligus,”imbuhnya.

Rangkaian acara bimbingan teknik (bimtek) dibuka secara seremonial oleh Tjahjo didampingi ketua acara Ribka Tjiptaning.

Baca juga : Hingga 2017, Terdakwa Korupsi Didominasi Pegawai Pemda