Mendagri: Negara Harus Dibangun dengan Tidak Saling Paksakan Kehendak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta masyarakat untuk kembali menghargai pilihan setiap warga negara yang berbeda-beda, termasuk pilihan politiknya.

Perilaku memaksakan kehendak dan mencibir pilihan orang lain dinilai Tjahjo sebagai tindakan yang tak beretika dan mengganggu keutuhan bangsa.

"Negara harus dibangun untuk tidak saling memaksakan kehendak bagi setiap warga masyarakat yang mungkin ada beda pendapat," kata Tjahjo seperti dikuti dari situs Kemendagri, Jumat (4/5/2018).

Yang mencuat akhir-akhir ini, lanjut Tjahjo, adalah gelaja sekelompok orang yang memaksakan kehendak pada orang lain yang mungkin berbeda pilihan. Baginya, sikap seperti itu mengabaikan etika dan bahkan bisa menyulut reaksi negatif.

Baca juga : Ibu Berkaus #DiaSibukKerja Ceritakan Kronologi Persekusi Saat Sambangi Polda Metro

"Yang kita lihat selama ini kan ada sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya pada kelompok masyarakat lain yang mungkin berbeda pendapat, yang berbeda sikap, pilihan politik. Sikap-sikap semacam ini sebuah sikap politik yang tidak beretika," ujarnya.

Politik, kata Tjahjo, harus dibangun dengan etika. Sehingga demokrasi berjalan benar-benar menjadi sebuah proses politik yang bermartabat.

Dia berpesan agar perhelatan politik apapun jangan sampai melahirkan sikap permusuhan. Apalagi, sampai memecah kerukunan.

"Kita ingin membangun sebuah proses konsolidasi demokrasi politik kita yang lima tahunan ini yang beretika dan bermartabat. Jangan sampai kejadian lima tahun ini mencederai persahabatan, kegotong-royongan sebagai masyarakat yang berkomunikasi berinteraksi setiap harinya," katanya.