Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Kekayaan Indonesia Dicuri, Jangan Ada Lagi "Ninabobokan" Rakyat

Kompas.com - 01/05/2018, 20:01 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Farid Assifa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merasa khawatir dengan berbagai kekayaan negara yang dikuasai oleh pihak asing.

Ia mengungkapkan, ada data-data yang telah menunjukkan bahwa kekayaan Indonesia berada di titik rawan. Namun, kata Prabowo, rakyat tak menyadari kekayaan negara Indonesia telah dirampas.

"Saya katakan bahwa kekayaan Indonesia dirampok, dicuri. Kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Kita bicara aja apa adanya. Gak usah ragu. Jangan ada lagi 'ninabobokan' rakyat Indonesia, rakyat Indonesia tidak mau dibohongi terus-menerus," ujar Prabowo dalam orasinya di hadapan ribuan buruh KSPI, Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Menurut dia, situasi itu membuat masyarakat tak lagi merasa memiliki Indonesia. Sebab, kekayaan Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang.

Ia juga menyoroti banyaknya aset vital dan strategis milik Indonesia yang dikuasai oleh asing. Prabowo membantah apa yang dilakukannya merupakan sikap anti-asing.

"Ya, ini rakyat kita mau disuruh makan apa. Saya kira bukan kita anti-asing, tapi jaga rakyat kita dulu," katanya.

Baca juga : KSPI Sarankan Prabowo Gandeng Rizal Ramli Jadi Cawapres

Prabowo juga menyinggung kebijakan pemerintah yang terkesan memperluas sebaran tenaga kerja asing. Menurutnya, tak ada negara-negara lain yang membuka pintunya begitu lebar untuk dimasuki tenaga kerja asing.

"Coba dicek. Di Amerika aja mereka sudah mau bikin tembok, di Australia mereka menangkap orang masuk perbatasan ilegal. Kita harus mengurus rakyat kita dulu. Rakyat kita harus bekerja yang layak. Kita enggak neko-neko kok," ujarnya.

Ia mengakui bahwa masyarakat tak boleh membenci orang asing. Namun, masyarakat perlu belajar sekaligus bersikap tegas terhadap mereka. Pemimpin Indonesia, kata dia, harus setia kepada masyarakatnya.

Prabowo mengimbau agar pemerintah dan masyarakat harus menjaga kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada.

"Kita enggak boleh lagi mau santai dan lengah dan jangan diadu domba lagi dan jangan kita dibohongi terus-menerus," katanya.

Baca juga : Prabowo: Kalau Buka Pintu untuk TKA, Rakyat Kita Kerja Apa?

Oleh karena itu, ia juga menegaskan bahwa buruh, petani, nelayan hingga pedagang kecil adalah kalangan masyarakat yang perlu diperhatikan.

"Kalau mereka (negara lain) mampu membela rakyatnya, kenapa bangsa Indonesia tidak mampu membela rakyatnya. Rakyat harus merasa memiliki bangsa ini," kata dia.

Ia yakin dukungan yang diberikan ribuan buruh KSPI akan menjadi tekad bagi dirinya untuk merebut kejayaan Indonesia yang telah dirampas.

Kompas TV Massa buruh berkumpul di kawasan patung kuda dan Monas, Jakarta Pusat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com