Prabowo: Kalau Buka Pintu untuk TKA, Rakyat Kita Kerja Apa?

Kompas.com - 01/05/2018, 17:53 WIB
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato di deklarasi presiden pilihan buruh KSPI di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2018) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKetua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato di deklarasi presiden pilihan buruh KSPI di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2018)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Prabowo menilai, Perpres yang mempermudah prosedur TKA masuk ke Indonesia itu telah membuat masyarakat kesulitan mencari pekerjaan.

"Bukan kita anti asing, tapi harus jaga rakyat kita dulu. Kalau buka pintu (untuk) TKA, rakyat kita kerja apa?" kata Prabowo seusai menghadiri deklarasi dukungan dari buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Prabowo lalu membandingkan kondisi di Indonesia dengan negara-negara lain. Menurut Prabowo, kebijakan pemerintah Indonesia yang memudahkan TKA untuk masuk tidak lazim.


"Tidak ada negara di dunia buka pintu untuk pekerja asing. Di AS saja mau bikin tembok, di Australia orang mau masuk ditangkap lalu dibuang ke pulau terpencil," kata dia.

Baca juga : Ini Isi 10 Poin Kontrak Politik yang Diteken Prabowo dan KSPI

Menurut Prabowo, kondisi serupa juga terjadi di negara tetangga seperti Malaysia. Bahkan, di negara itu, tenaga kerja dari Indonesia justru banyak yang menderita.

"Di Malaysia, TKI kita dipecut, dicambuk. Kita harus urus rakyat dulu. Rakyat harus kerja dengan layak, tidak neko-neko," kata dia.

Baca juga : Dapat Dukungan Buruh KSPI, Prabowo Nyatakan Siap Maju Pilpres 2019

Kompas TV Peringatan Hari Buruh di Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (1/5) pagi, terkonsentrasi di 4 lokasi.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Nasional
Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X