Prabowo: Kalau Buka Pintu untuk TKA, Rakyat Kita Kerja Apa?

Kompas.com - 01/05/2018, 17:53 WIB
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato di deklarasi presiden pilihan buruh KSPI di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2018) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKetua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato di deklarasi presiden pilihan buruh KSPI di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2018)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Prabowo menilai, Perpres yang mempermudah prosedur TKA masuk ke Indonesia itu telah membuat masyarakat kesulitan mencari pekerjaan.

"Bukan kita anti asing, tapi harus jaga rakyat kita dulu. Kalau buka pintu (untuk) TKA, rakyat kita kerja apa?" kata Prabowo seusai menghadiri deklarasi dukungan dari buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Prabowo lalu membandingkan kondisi di Indonesia dengan negara-negara lain. Menurut Prabowo, kebijakan pemerintah Indonesia yang memudahkan TKA untuk masuk tidak lazim.

"Tidak ada negara di dunia buka pintu untuk pekerja asing. Di AS saja mau bikin tembok, di Australia orang mau masuk ditangkap lalu dibuang ke pulau terpencil," kata dia.

Baca juga : Ini Isi 10 Poin Kontrak Politik yang Diteken Prabowo dan KSPI

Menurut Prabowo, kondisi serupa juga terjadi di negara tetangga seperti Malaysia. Bahkan, di negara itu, tenaga kerja dari Indonesia justru banyak yang menderita.

"Di Malaysia, TKI kita dipecut, dicambuk. Kita harus urus rakyat dulu. Rakyat harus kerja dengan layak, tidak neko-neko," kata dia.

Baca juga : Dapat Dukungan Buruh KSPI, Prabowo Nyatakan Siap Maju Pilpres 2019

Kompas TV Peringatan Hari Buruh di Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (1/5) pagi, terkonsentrasi di 4 lokasi.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X