Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Amien Rais, Mendagri Nilai Ceramah Agama Seharusnya Tak Disisipi Isu Politik

Kompas.com - 26/04/2018, 17:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, kegiatan keagamaan di rumah ibadah tidak boleh disisipi unsur politik.

Hal ini dikatakan Tjahjo merespons pernyataan mantan Ketua MPR RI Amien Rais di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/4/2018) lalu.

Amien berpendapat, kegiatan keagamaan justru harus disisipi unsur politik.

"Mau ceramah politik, ceramah budaya, ceramah media, silakan. Tapi kalau ceramah di masjid, rujukannya Al Quran dan Hadist dong. Kalau ceramah di gereja, rujukannya Alkitab. Begitu pula ceramah di tempat ibadah lain, ya sesuai kitab masing-masing," ujar Tjahjo saat dijumpai di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/4/2018).

Baca juga: Mendagri: Yang Salah Bukan Amien Rais...

Tjahjo mengatakan, jika ceramah agama disisipi isu politik, hal itu akan merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat.

"Kalau tidak begitu, bisa rusak semuanya nanti," ujar Tjahjo.

Pernyataan Amien

Diberitakan, dalam pidatonya di Balai Kota, Selasa lalu, Amien mengatakan, Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu adalah keajaiban bagi umat Islam. Sebab, seluruh kelompok pondok pesantren hingga majelis taklim tidak terkoordinasi dengan baik.

Apalagi, survei saat itu tak memihak pada Anies-Sandi yang didukungnya. Namun, ternyata Anies-Sandi menang.

Amien menilai, DKI sebagai miniatur Indonesia bisa mengulang kemenenangan ini di 2019.

"Nah kalau di DKI kita diberi oleh Allah keajaiban itu, insya Allah tahun depan akan ada keajaiaban yang lebih besar lagi," ucap dia.

"Saya mohon ya ini kita jangan kehilangan momentum ini, ini baru jelang pilpres, ustazah kalau peduli negara, pengajian disisipkan politik itu harus, harus itu," kata Amien.

Amien mengutip surat Ar-R'ad Ayat 11 yang isinya berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

"Jadi, we have to change ourselves," kata Amien.

Kompas TV Hal ini bisa mengakibatkan kehidupan sosial dan agama akan berjalan tidak baik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com