Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Mudik, Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Audit Jembatan Tua di Pantura

Kompas.com - 26/04/2018, 15:07 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencermati kondisi jembatan-jembatan di jalur Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa yang rata-rata sudah berumur 20-45 tahun.

Bambang berharap, jembatan di jalur Pantura yang akan segera dipakai para pemudik benar-benar dalam kondisi prima.

Ia menyebutkan, jembatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus di antaranya adalah daerah Pangenan dan Ender di Kabupaten Cirebon, serta Losari dan Tanjung di Brebes.

“Ada beberapa kerusakan yang mengkhawatirkan,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/4/2018).

Baca juga : Jelang Mudik Lebaran 2018, Stasiun KA Kediri Buka Pendaftaran Angkutan Motor Gratis

Sebelumnya, Jembatan nasional Babat-Widang yang menghubungkan Kabupaten Tuban-Lamongan, Jawa Timur, ambruk pada Selasa (17/4/2018) lalu.

Jembatan itu diduga ambruk karena faktor usia dan kelebihan beban. Bambang berharap kejadian serupa tidak lagi terulang, apalagi saat waktu mudik

Bambang meminta Kementerian PUPR bersama pemerintah daerah melakukan audit konstruksi dan meninjau ulang standar kelayakan dan keamanan pondasi jembatan secara berkala.

“Terutama di kawasan perbatasan yang dilalui banyak angkutan bermuatan berat,” ujar Bambang.

Jika memang ada kerusakan pada jembatan-jembatan di jalan nasional, Bambang meminta pemerintah segera memperbaikinya. 

Baca juga : Mengintip Pembuatan Ikan Kepala Manyung, Kuliner Khas Pantura Jawa

Apalagi, jalur Pantura punya peran penting bagi jalur logistik dan untuk lalu lintas pemudik.

“Segera lakukan perbaikan atas kerusakan yang ada guna memperlancar arus lalu lintas dan meminimalkan kecelakaan, mengingat sudah memasuki jelang arus mudik Lebaran 2018,” kata Politisi Golkar itu.

Selain itu, Bambang juga meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggandeng kepolisian untuk memperketat pengawasan atas kendaraan berat yang mengangkut barang melebihi tonase di jalan nasional.

“Perketat pengawasan dengan razia, termasuk di jalan tol terhadap truk-truk atau tronton yang mengangkut muatan melebihi kapasitas guna meminimalisasi kerusakan jalan raya yang diakibatkan kelebihan muatan angkutan barang,” ujar Bambang.

Kompas TV Namun, hingga kini, pemerintah dinilai kurang cepat merespons permasalahan yang ada.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com