Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Alumni 212 hingga Bertemu Empat Mata dengan Jokowi...

Kompas.com - 25/04/2018, 19:08 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim 11 Ulama Alumni 212, Usamah Hisyam menuturkan, pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Minggu (22/4/2018), direncanakan sejak 12 Februari 2018.

Saat itu, Tim 11 melakukan rapat agar rencana kepulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pada 21 Februari 2018 berlangsung dengan aman dan lancar.

Dalam rapat itu, Tim 11 menyepakati perlunya melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk memberikan klarifikasi dan informasi akurat terkait kriminalisasi ulama dan aktivis 212.

"Pada saat itu mendapat persetujuan Habib Rizieq di Mekkah, kami laporkan untuk bisa menemui Bapak Presiden," ujar Usamah dalam konferensi pers di Restoran Larazeta, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

(Baca juga: Pertemuan Tertutup dengan Jokowi, Alumni 212 Bantah Bahas Dukungan Politik)

Menurut dia, sebagai Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia, Usamah juga pernah ikut dalam beberapa kali pertemuan ulama dengan Presiden Jokowi. Sehingga, ia juga berupaya meningkatkan silaturahim dengan Presiden.

Namun, rencana pertemuan itu gagal. Tim 11 tak kunjung mendapatkan kabar dari Istana Kepresidenan. Hingga kemudian, pada 14 April 2018, pihak Istana Kepresidenan meminta Usamah untuk bertemu dengan Presiden Jokowi.

Usamah mengaku bahwa pertemuan itu berlangsung pada sore hari, pada 19 April 2018 secara empat mata.

"Pak Presiden menanyakan, materinya apa? 'Tunggal, Pak Presiden, selain silaturahim dan bagaimana agar kriminalisasi ulama segera dihentikan'," kata dia.

(Baca juga: Alumni 212 Ungkap Isi Pertemuan Tertutup dengan Jokowi)

Dalam pertemuan empat mata itu, Usamah menekankan kepada Presiden bahwa agenda pertemuan nanti menjadi penting untuk menghindari miskomunikasi ulama dan aktivis 212 dengan Presiden.

Ia pun juga berharap agar Presiden Jokowi bisa menghentikan aparat hukum untuk melakukan kriminalisasi.

"Karena penanggungjawabnya (atas aparat hukum) Presiden. Oleh sebab itu, harus ada political will terkait masalah kriminalisasi ini," ujar Usamah.

Setelah pertemuan personal itu selesai, kata dia, Presiden mendiskusikan terlebih dulu dengan sebuah tim kecil. Malamnya, Usamah menerima konfirmasi dari Istana bahwa pertemuan akan dilakukan pada Minggu (22/4/2018) di Istana Bogor.

"Tadinya kami ingin shalat Subuh berjemaah tapi ternyata Presiden ada agenda. Maka shalat Dzuhur berjemaah. Jadi sebenarnya tidak ada yang mengundang atau diundang, kesepakatan saja," kata Usamah.

(Baca juga: Jokowi Akui Bertemu Alumni 212, Ingin Jaga Silaturahim)

Di sisi lain, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Yusuf Martak mengungkapkan, pertemuan itu juga membahas adanya ketidakadilan dalam proses hukum terhadap para ulama dan aktivis 212.

"Sedangkan laporan yang dibuat oleh para ulama dan aktivis kami terkait penistaan dan pelecehan agama maupun ulama tidak ada satu proses yang akurat, bahkan cenderung mengulur-ulur. Itulah yang kami sampaikan kemarin di Istana," kata Yusuf.

Dalam pertemuan itu, para tamu yang hadir tidak diperkenankan membawa alat komunikasi.

Sementara itu, kata dia, Presiden Jokowi juga meminta seorang fotografer untuk menghentikan proses dokumentasi agar pembicaraan berlangsung kondusif.

Selain itu, tidak ada wartawan Istana Kepresidenan yang meliput pertemuan tersebut. Sehingga pertemuan terkesan dilakukan secara tertutup.

Tim 11 masih menunggu keputusan Presiden Jokowi terkait pembahasan tersebut.

Kompas TV Presiden Joko Widodo meminta para ulama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam setiap khotbahnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com