Cerita Alumni 212 hingga Bertemu Empat Mata dengan Jokowi...

Saat itu, Tim 11 melakukan rapat agar rencana kepulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pada 21 Februari 2018 berlangsung dengan aman dan lancar.

Dalam rapat itu, Tim 11 menyepakati perlunya melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk memberikan klarifikasi dan informasi akurat terkait kriminalisasi ulama dan aktivis 212.

"Pada saat itu mendapat persetujuan Habib Rizieq di Mekkah, kami laporkan untuk bisa menemui Bapak Presiden," ujar Usamah dalam konferensi pers di Restoran Larazeta, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Menurut dia, sebagai Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia, Usamah juga pernah ikut dalam beberapa kali pertemuan ulama dengan Presiden Jokowi. Sehingga, ia juga berupaya meningkatkan silaturahim dengan Presiden.

Namun, rencana pertemuan itu gagal. Tim 11 tak kunjung mendapatkan kabar dari Istana Kepresidenan. Hingga kemudian, pada 14 April 2018, pihak Istana Kepresidenan meminta Usamah untuk bertemu dengan Presiden Jokowi.

Usamah mengaku bahwa pertemuan itu berlangsung pada sore hari, pada 19 April 2018 secara empat mata.

"Pak Presiden menanyakan, materinya apa? 'Tunggal, Pak Presiden, selain silaturahim dan bagaimana agar kriminalisasi ulama segera dihentikan'," kata dia.

Dalam pertemuan empat mata itu, Usamah menekankan kepada Presiden bahwa agenda pertemuan nanti menjadi penting untuk menghindari miskomunikasi ulama dan aktivis 212 dengan Presiden.

Ia pun juga berharap agar Presiden Jokowi bisa menghentikan aparat hukum untuk melakukan kriminalisasi.

"Karena penanggungjawabnya (atas aparat hukum) Presiden. Oleh sebab itu, harus ada political will terkait masalah kriminalisasi ini," ujar Usamah.

Setelah pertemuan personal itu selesai, kata dia, Presiden mendiskusikan terlebih dulu dengan sebuah tim kecil. Malamnya, Usamah menerima konfirmasi dari Istana bahwa pertemuan akan dilakukan pada Minggu (22/4/2018) di Istana Bogor.

"Tadinya kami ingin shalat Subuh berjemaah tapi ternyata Presiden ada agenda. Maka shalat Dzuhur berjemaah. Jadi sebenarnya tidak ada yang mengundang atau diundang, kesepakatan saja," kata Usamah.

Di sisi lain, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Yusuf Martak mengungkapkan, pertemuan itu juga membahas adanya ketidakadilan dalam proses hukum terhadap para ulama dan aktivis 212.

"Sedangkan laporan yang dibuat oleh para ulama dan aktivis kami terkait penistaan dan pelecehan agama maupun ulama tidak ada satu proses yang akurat, bahkan cenderung mengulur-ulur. Itulah yang kami sampaikan kemarin di Istana," kata Yusuf.

Dalam pertemuan itu, para tamu yang hadir tidak diperkenankan membawa alat komunikasi.

Sementara itu, kata dia, Presiden Jokowi juga meminta seorang fotografer untuk menghentikan proses dokumentasi agar pembicaraan berlangsung kondusif.

Selain itu, tidak ada wartawan Istana Kepresidenan yang meliput pertemuan tersebut. Sehingga pertemuan terkesan dilakukan secara tertutup.

Tim 11 masih menunggu keputusan Presiden Jokowi terkait pembahasan tersebut.