Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Tidak Ada Toleransi bagi Prajurit Pelanggar Netralitas!

Kompas.com - 20/04/2018, 11:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, TNI tidak akan mentolerir personel TNI yang tidak netral dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. 

Hal itu disampaikannya di sela kunjungan kerja ke Sumatera Utara, seperti dikutip dari siaran pers resmi Puspen TNI, Jumat (20/4/2018).

"Pedomani netralitas sebagai penjabaran maupun pelaksanaan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Tidak ada toleransi bagi prajurit pelanggar netralitas tersebut," ujar Hadi.

"Untuk itu, pegang teguh misi utama, yakni Pilkada Serentak tahun 2018 dan tahapan Pemilu 2019 harus sukses," kata dia. 

Baca juga : Panggil Perwira TNI-Polri ke Istana, Jokowi Ingatkan soal Netralitas

"Jaga kepercayaan rakyat kepada TNI-Polri, jangan sampai dinodai, dirusak atau dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," lanjut Hadi.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu juga menekankan bahwa netralitas TNI, Polri, merupakan bagian dari haluan politik negara.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya garis komando.

"Bagi prajurit TNI, hanya ada satu komando tegak lurus dari Panglima TNI, tidak ada komando atau perintah dari pihak lain," tegas Hadi.

Tugas TNI, antara lain menjamin kelancaran, keamanan, dan kesuksesan Pilkada Serentak 2018 maupun Tahapan Pemilu 2019.

Baca juga : Penjabat Gubernur Diusulkan Purnawirawan TNI-Polri untuk Jaga Netralitas

Tugas-tugas itu meliputi pengamanan distribusi logistik dan pengamanan saat masa kampanye, pelaksanaan dan penetapan hingga pasca penetapan, terutama jika didapati adanya sengketa hasil Pilkada.

"Semuanya harus berjalan tertib dan aman serta konstitusional," ujar dia.

Melihat kompleksitas persoalan di pilkada dan pemilu, Hadi menekankan pentingnya koordinasi serta sinkronisasi bersama-sama institusi terkait lainnya.

"Tetap jaga dan pelihara soliditas dan solidaritas TNI-Polri, sebagai modal dasar melaksanakan peran, fungsi dan tugas masing-masing serta sebagai teladan kekompakan bagi stakeholder maupun komponen masyarakat lainnya," kata Hadi.

Kompas TV Menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, Panglima TNI dan Kapolri menegaskan kepada seluruh anggota TNI–Polri untuk tetap menjaga netralitas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com