Tahun Politik, Panglima Hadi Tjahjanto Kembali Tegaskan Netralitas TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali menegaskan soal netralitas TNI dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan tahapan Pemilu 2019 mendatang.

Panglima TNI meminta seluruh jajarannya agar tidak terpancing dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan TNI.

Hal itu disampaikan Hadi saat memberikan sambutan pada penutupan rapat pimpinan TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2018).

"Satu hal yang terpenting adalah netralitas TNI. Jangan terpancing dengan pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan TNI," ujar Hadi seperti dikutip dari siaran pers Puspen TNI, Kamis (25/1/2018).

(Baca juga: Arahan Panglima agar TNI dapat Menjaga Netralitas pada Tahun Politik)

Menurut Hadi, dalam penyelenggaraan pilkada dan pemilu, TNI berkewajiban untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaannya.

TNI, lanjut Hadi, dilarang untuk ikut berpolitik praktis sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Hadi pun menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara, bukan politik praktis.

"Politik TNI adalah politik negara yang direpresentasikan oleh pemerintah yang dipilih secara konstitusional," kata Hadi.

(Baca juga: Marsekal Hadi Tjahjanto: Netralitas TNI Kami Jaga di Atas Segalanya)