Panglima TNI: Tidak Ada Toleransi bagi Prajurit Pelanggar Netralitas!

Hal itu disampaikannya di sela kunjungan kerja ke Sumatera Utara, seperti dikutip dari siaran pers resmi Puspen TNI, Jumat (20/4/2018).

"Pedomani netralitas sebagai penjabaran maupun pelaksanaan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Tidak ada toleransi bagi prajurit pelanggar netralitas tersebut," ujar Hadi.

"Untuk itu, pegang teguh misi utama, yakni Pilkada Serentak tahun 2018 dan tahapan Pemilu 2019 harus sukses," kata dia. 

"Jaga kepercayaan rakyat kepada TNI-Polri, jangan sampai dinodai, dirusak atau dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," lanjut Hadi.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu juga menekankan bahwa netralitas TNI, Polri, merupakan bagian dari haluan politik negara.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya garis komando.

"Bagi prajurit TNI, hanya ada satu komando tegak lurus dari Panglima TNI, tidak ada komando atau perintah dari pihak lain," tegas Hadi.

Tugas TNI, antara lain menjamin kelancaran, keamanan, dan kesuksesan Pilkada Serentak 2018 maupun Tahapan Pemilu 2019.

Tugas-tugas itu meliputi pengamanan distribusi logistik dan pengamanan saat masa kampanye, pelaksanaan dan penetapan hingga pasca penetapan, terutama jika didapati adanya sengketa hasil Pilkada.

"Semuanya harus berjalan tertib dan aman serta konstitusional," ujar dia.

Melihat kompleksitas persoalan di pilkada dan pemilu, Hadi menekankan pentingnya koordinasi serta sinkronisasi bersama-sama institusi terkait lainnya.

"Tetap jaga dan pelihara soliditas dan solidaritas TNI-Polri, sebagai modal dasar melaksanakan peran, fungsi dan tugas masing-masing serta sebagai teladan kekompakan bagi stakeholder maupun komponen masyarakat lainnya," kata Hadi.