Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Hubungan SBY dan Megawati Jadi Hambatan Koalisi Pilpres 2019

Kompas.com - 17/04/2018, 16:19 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya saat ini terus melakukan komunikasi dengan semua partai politik, termasuk dengan koalisi Presiden Joko Widodo.

Namun, ia mengakui, ketegangan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menjadi ganjalan.

"Hubungan Bu Mega dengan Pak SBY sampai hari ini masih belum cair. Itu menjadi hambatan psikologis bagi kita untuk berkoalisi," kata Ferdinand kepada Kompas.com, Selasa (17/4/2018).

(Baca juga: Demokrat: Banyak yang Tak Suka Jokowi, tapi Tidak Mau Pilih Prabowo)

Ferdinand berharap, seiring komunikasi politik yang terus berjalan antara kedua belah pihak, ketegangan antara Megawati dan SBY dengan sendirinya bisa mencair. Kuncinya adalah saling menghargai antarsesama partai.

"Tidak bisa 'Bu Mega memimpin, saya bos', tidak bisa juga. Karena ketum kami, kan, bagaimanapun presiden Indonesia 10 tahun. Levelnya bukan kita mau menempatkan beliau di atas yang lain, tapi tidak bisa juga diperlakukan dengan gaya yang sepele," kata Ferdinand.

Ferdinand menambahkan, saat ini Demokrat masih berusaha untuk membentuk poros ketiga untuk mengusung calon presiden di luar Jokowi ataupun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

(Baca juga: Jika Jokowi Vs Prabowo Lagi, Demokrat Akan Dukung Jokowi)

Untuk mewujudkan hal ini, Demokrat harus berkoalisi dengan partai lain guna memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen kursi DPR.

Namun, jika Demokrat gagal membentuk poros ketiga dan nantinya pilpres hanya mempertandingkan Jokowi versus Prabowo lagi, Ferdinand menilai, partainya kemungkinan akan bergabung dengan Jokowi sebagai calon yang memiliki peluang menang paling kuat.

"Kami menilai Pak Prabowo tidak akan mampu menantang Jokowi, Demokrat tentu akan memilih mendukung Pak Jokowi kalau tak ada poros ketiga," kata Ferdinand.

Kompas TV Pemilihan Presiden 2019 kemungkinan besar akan menggulang persaingan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com