Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Jokowi Vs Prabowo Lagi, Demokrat Akan Dukung Jokowi

Kompas.com - 17/04/2018, 10:24 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, Demokrat tidak yakin Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa mengalahkan petahana Joko Widodo dalam Pemilu Presiden 2019.

Oleh karena itu, jika Jokowi kembali harus head to head melawan Prabowo seperti Pilpres 2014, Demokrat akan memilih mendukung petahana.

"Kami menilai Pak Prabowo tidak akan mampu menantang Jokowi, Demokrat tentu akan memilih mendukung Pak Jokowi kalau tak ada poros ketiga," kata Ferdinand kepada Kompas.com, Selasa (17/4/2018).

Baca juga: Demokrat: SBY Ingin Prabowo Jadi "King Maker"

Pilihan Demokrat mendukung Jokowi dinilai wajar karena sebagai partai politik memilih mendukung calon yang kemungkinan menangnya lebih besar.

Ia mengakui, Demokrat ingin kembali masuk ke pemerintahan.

"Kalau kami tidak masuk ke pemerintahan, kemungkinan kami berbuat untuk bangsa ini kan kecil," katanya.

Kendati demikian, Ferdinand mengatakan bahwa partainya terus mengupayakan untuk membentuk poros ketiga di luar koalisi Jokowi dan Prabowo.

Demokrat masih berharap PAN dan PKB, yang belum menentukan sikap ke poros Jokowi atau Prabowo, bisa diajak membuat poros ketiga.

Baca juga: Kata Fadli Zon, Tak Ada Kendala Logistik untuk Menangkan Prabowo

Ferdinand juga menilai, lima parpol yang sudah menyatakan mendukung Jokowi saat ini bisa juga mengalihkan dukungannya.

"Dalam politik, semuanya dinamis. Poros ketiga masih mungkin terbentuk," kata Ferdinand.

Selain itu, Demokrat juga masih membuka pintu berkoalisi dengan Gerindra asalkan Prabowo tidak maju sebagai calon presiden.

Menurut Ferdinand, Gerindra bisa mengusung tokoh di luar Prabowo yang berpeluang besar mengalahkan petahana.

"Kita butuh sosok baru yang bisa jadi penantangnya Pak Jokowi," katanya.

Kompas TV Pemilu Presiden 2019 kemungkinan besar akan mengulang persaingan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com