Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Banyak yang Tak Suka Jokowi, tapi Tidak Mau Pilih Prabowo

Kompas.com - 17/04/2018, 13:02 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean meyakini, langkah partainya untuk membentuk poros alternatif di luar koalisi Joko Widodo dan Prabowo Subianto masih terbuka lebar.

Hal ini diketahui setelah Partai Demokrat berkeliling menyerap aspirasi masyarakat.

"Kami menemukan fakta lapangan banyak yang tidak suka Jokowi, tapi tidak mau pilih Prabowo," kata Ferdinand kepada Kompas.com, Selasa (17/4/2018).

(Baca juga : Jika Jokowi Vs Prabowo Lagi, Demokrat Akan Dukung Jokowi)

Menurut Ferdinand, temuan partainya ini diperkuat dengan data sejumlah hasil survei. Masih banyak masyarakat yang belum menentukan calon presiden pilihannya.

"Undecided voters masih sangat tinggi. Mungkin itu lah mereka, tidak suka dengan Pak Jokowi, tapi enggan ke Pak Prabowo," kata mantan relawan Jokowi di pilpres 2014 ini.

Oleh karena itu, Ferdinand menilai, perlu ada poros ketiga yang mengusung calon alternatif di luar Jokowi dan Prabowo.

Menurut dia, saat ini Demokrat masih terus menjalin komunikasi dengan sejumlah partai seperti PAN dan PKB.

(Baca juga : Hidayat Nur Wahid Anggap Prabowo Belum Tentu Maju sebagai Capres)

Ia mengakui, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebelumnya sudah menyatakan partainya mendukung Jokowi.

Namun, dukungan itu masih bersyarat karena mengharuskan Muhaimin menjadi cawapresnya.

Jika Muhaimin tidak dipilih, maka bisa jadi PKB akan menarik diri dari koalisi Jokowi. Hal serupa juga bisa terjadi dengan partai-partai pendukung Jokowi lainnya.

"Politik itu kan sangat dinamis sekali, bisa berubah terus sampai pendaftaran ke KPU Agustus nanti," kata dia.

(Baca juga : Demokrat: SBY Ingin Prabowo Jadi King Maker)

Terkait calon yang akan diusung seandainya poros ketiga terbentuk, menurut dia, hal itu bisa dibicarakan bersama.

Namun, ia mengakui bahwa Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi salah satu opsi.

"AHY sebenarnya kita persiapkan di 2024, meski kita tidak mengabaikan kemungkinan di 2019," ucap Ferdinand.

Kompas TV Pemilihan Presiden 2019 kemungkinan besar akan menggulang persaingan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com