Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Tawari Prabowo Cawapres, karena Jokowi Takut Kalah

Kompas.com - 14/04/2018, 11:00 WIB
Ihsanuddin,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade meyakini ada motif tersembunyi di balik keinginan Presiden Joko Widodo menggandeng Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 mendatang.

Andre menilai, hal ini tak terlepas dari elektabilitas Jokowi sebagai petahana yang masih stagnan di bawah 40 persen dalam berbagai survei.

Ini menunjukkan bahwa 60 persen rakyat ingin mengganti Presiden. Kondisi ini berbanding terbalik denhan Susilo Bambang Yudhoyono di 2009. Setahun sebelum pilpres, elektabilitas SBY sudah stabil di atas 60 persen.

"Makanya, kubu Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk menjadi cawapresnya karena kalau rematch pak Jokowi akan kalah," kata Andre kepada Kompas.com, Sabtu (14/4/2018).

Andre menegaskan bahwa Prabowo tidak tergoda dengan tawaran Jokowi tersebut. Menurut dia, tawaran itu langsung ditolak dan Prabowo pada akhirnya tetap memutuskan tetap maju sebagai capres.

Pada rapat koordinasi Partai Gerindra 11 April lalu, Prabowo menyatakan dirinya siap menerima mandat dari kader Gerindra untuk maju di pilpres 2019 mendatang.

"Pak Prabowo sudah memberikan keputusan tidak menerima itu, ya sudah dan Pak Prabowo menyampaikan mari kita berjumpa di Pilpres 2019," kata Andre.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan, alasan utama Presiden Joko Widodo ingin menggandeng Prabowo sebagai cawapres adalah untuk menjaga persatuan

Ia mengungkapkan, saat menawari Prabowo sebagai cawapres, Jokowi berkaca pada Pilkada DKI Jakarta yang dipenuhi ketegangan dan berpotensi memicu konflik.

"Beliau menyampaikan, bayangkan gaduhnya republik ini. DKI Jakarta saja yang satu provinsi luar biasa gaung perbedaannya. Kemudian intoleransi meningkat dengan simpul-simpul agama," kata Romajurmuziy alias Romi, di sela Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP di Hotel Patra, Semarang, Jumat (13/4/2018).

Ia memaklumi kekhawatiran Jokowi. Menurut dia, dengan pelaksanaan Pemilu 2019 yang digelar serentak dan yang diikuti sekitar 320.000 calon anggota legislatif (caleg), potensi perpecahan bisa terjadi jika Jokowi dan Prabowo kembali berhadapan.

Alasannya, masing-masing caleg akan mengampanyekan Jokowi dan Prabowo sekaligus karena waktu pencoblosan pileg dan pilpres berbarengan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com