Perpres TKA Dikeluarkan, Rektor UGM Berharap Ada Banyak Dosen Asing

JAKARTA, KOMPAS.com - Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dianggap mempermudah dosen-dosen asing mengajar di berbagai kampus di Indonesia.

Rektor Universitas Gadjah Mada Panut Mulyono mengatakan keberadaan dosen asing bisa menjadi aktor pendorong kemajuan pendidikan di Tanah Air.

"Keberadaan dosen asing saat ini lebih digunakan sebagai katalisator. Sebagai pendorong kita, agar kita juga bisa lebih cepat maju," kata Panut di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Panut berharap dosen asing tersebut juga bisa membawa jaringannya untuk bekerja sama dan berkontribusi bagi riset atau penelitian di Indonesia.

Baca juga : SBY Minta Pemerintah Jujur soal Keberadaan Tenaga Kerja Asing

"Adanya profesor asing, berkolaborasi dengan dosen Indonesia, lalu membuat proposal riset, dananya itu harapannya bisa datang dari lembaga-lembaga donor di luar negeri," terang dia.

Meski demikian, Panut meyakini pada dasarnya kemampuan dosen-dosen yang ada di dalam negeri, tak kalah dengan dosen impor tersebut.

"Jangan lupa Indonesia itu kaya raya tentang orang-orang cerdas. Jadi tidak akan kalah dengan tenaga ahli dari mana pun," ujar Panut.

"Saya tidak pernah pesimistis dengan kemampuan bangsa ini di dalam meraih kemajuan," tambahnya.

Baca juga : Jusuf Kalla Anggap Perpres TKA Justru Menguntungkan Indonesia

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir mengungkapkan, melalui Perpres itu, warga negara asing dimungkinkan untuk menjadi dosen tetap selama dua hingga tiga tahun lamanya.

Rencananya, Kemenristekdikti akan fokus pada penyerapan tenaga pengajar universitas dari luar negeri yang ahli di bidang-bidang tertentu, misalnya teknologi, matematika, teknik mesin dan sains.

Beberapa negara, kata Nasir, juga sudah menyampaikan minatnya untuk mengirim tenaga pengajar universitasnya ke Indonesia. Di antaranya adalah Australia, Inggris, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Nasir bakal melaksanakan koordinasi lagi dengan jajarannya untuk memuluskan hal tersebut. Salah satunya membahas mengenai kemudahan kepengurusan izin selama di Indonesia di keimigrasian.