Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gatot Nurmantyo Dinilai Bisa Ikut Pilpres jika Parpol Tak Egois

Kompas.com - 07/04/2018, 10:25 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Chaniago menilai mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo merupakan sosok potensial jika memang masuk dalam kontestasi Pilpres 2019. Sebab, Gatot juga piawai dalam menarik perhatian publik.

"Memang itu sebetulnya ada, sepanjang partai tidak egois. Selama ini kan partai egois, sementara Pak Gatot enggak punya partai," ucapnya dalam sebuah diskusi di Fx Sudirman, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Ia menilai, jika partai politik egois dan tidak mahir membaca momentum dan potensi Gatot, partai bisa saja salah langkah dan kalah pada Pilpres 2019 nanti.

Menurut Pangi, meskipun elektabilitas Gatot cenderung kecil, ia bisa menjadi kuda hitam yang potensial untuk memenangkan Pilpres 2019. Ia berkaca pada sosok Prabowo, yang dulu ikut kontestasi Pilpres 2009 dengan elektabilitas yang rendah. Namun pada Pilpres 2014, elektabilitas Prabowo berkembang cukup signifikan.

Baca juga : Pendukung Gatot Nurmantyo Klaim Sudah Bangun Jaringan Relawan di 19 Provinsi

"Ya meskipun belum teruji. Tapi sebetulnya dia bisa jadi kuda hitam dan potensi terpilihnya ada," ungkapnya.

Memasuki tahun politik, nama Gatot santer disebut dalam berbagai lembaga survei sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Hasil survei nasional Poltracking Indonesia menyebutkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dinilai oleh publik sebagai figur yang paling tepat mendampingi Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019.

Pada simulasi tujuh kandidat calon wakil presiden untuk Jokowi, Gatot menempati posisi teratas dengan elektabilitas 16,4 persen.

Selain itu, nama Gatot Nurmantyo juga masuk daftar cawapres untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Akan tetapi, Gatot secara tak langsung menyiratkan dirinya akan berkiprah di kancah politik. Melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, ia menyatakan telah memiliki hak untuk dipilih.

"Mulai hari ini saya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai anak bangsa, anggota masyarakat sipil, dan warga negara RI lainnya, termasuk memiliki hak memilih, juga hak dipilih saat pemilu mendatang,” kata Gatot melalui keterangan tertulis, Minggu (1/4/2018).

Ia bahkan mengaku telah diajak Prabowo bergabung bersama Gerindra. Namun, ia belum bisa menjawab tawaran tersebut lantaran masih berstatus prajurit aktif saat itu.

"Beliau menyampaikan, 'Kalau nanti mau bergabung, saya terbuka.' Saya bilang, 'Pak, saya belum bicara masalah itu karena Bapak sama dengan saya'." kata Gatot mengulang pembicaraannya dengan Prabowo.

"Apabila saya jadi Bapak dan Bapak jadi saya, ditanya, sebagai seorang negarawan dan patriot, pasti Bapak jawabannya sama dengan jawaban saya kalau Bapak yang ditanya. Pak Prabowo lantas bilang, 'Iya, ya, enggak boleh berpolitik praktis, ya'," ucap Gatot menirukan respons Prabowo.

Ia pun menyadari saat ini namanya sering masuk dalam beberapa lembaga survei sebagai calon presiden atau wakil presiden. Ia juga menyadari namanya kerap diperbincangkan di publik dan media terkait wacana pencalonan presiden dan wakil presiden.

Saat ditanyai wartawan, Gatot tak pernah membenarkan, tetapi juga tak pernah membantah terkait dirinya yang diisukan akan maju sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Kompas TV Setelah pensiun dari tni mantan panglima tni gatot nurmantyo mengungkapkan keinginannya untuk ikut bersaing di Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com