PDI-P Sambangi DPP Partai Golkar, UUD 1945 Jadi Obyek Pembicaraan

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak isu yang dibicarakan oleh petinggi Partai Golkar dan PDI Perjuangan saat keduanya mengadakan pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa (20/3/2018). Salah satu pembahasan adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan, kedua partai menilai perlu adanya evaluasi terhadap UUD 1945 meski sudah diamandemen sebanyak empat kali.

"Tentu ini akan menjadi bahan pasca-pemilu. Pilkada, pileg dan pilpres," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo itu mengungkapkan, baik Partai Golkar maupun PDI-P telah sepakat untuk mengevaluasi UUD 1945.

Namun, Airlangga tidak menjelaskan lebih lanjut akan hal atau pasal apa saja yang dinilai perlu dievaluasi.

(Baca juga: Amandemen Ke-5 UUD 1945: Dari Usulan, Wacana ke Tindakan)

Di tempat yang sama, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menuturkan, sebelum sampai ke pembicaraan amandemen UUD 1945, Partai Golkar lebih fokus persiapan Pilkada Serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019.

"Apa pun terkait soal amandemen bahwa pelaksanaan dari UUD 1945 yang telah diamandemen empat kali tersebut harus dievaluasi. Karena itu kan merupakan bagian dari pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ace.

Dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan keinginannya menghidupkan lagi Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menetapkan GBHN dinilai sangat penting agar Indonesia bisa memiliki haluan-haluan yang jelas. Selain itu pembangunan dan sinergi antardaerah bisa lebih terjalin.

Adapun, jalan untuk mengembalikan GBHN yakni dengan melakukan amandemen terbatas terhadap UUD 1945.

Namun, Ace menuturkan, pertemuan antara petinggi Partai Golkar dan PDI-P tidak membahas spesifik terkait dengan perlu atau tidaknya GBHN kembali dihidupkan.

"Partai Golkar tidak membahas secara khusus terkait GBHN tersebut. Walaupun terus terang saja Partai Golkar juga memiliki visi negara kesejahteraan 2045," kata Ace.