Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Duga Ada yang Merancang Isu Tentara China Masuk RI dan Penyerangan Ulama

Kompas.com - 10/03/2018, 14:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, perkembangan teknologi informasi membuat kebebasan mengemukakan pendapat menjadi lebih seru.

"Tersedianya teknologi informasi, khususnya sosial media, memberi kesempatan untuk warga negara menyampaikan aspirasi, membuat pemimpin lebih mudah mendengar rakyat dan interaksi sosial lebih gampang," ujar Jokowi ketika membuka Rapimnas Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Sabtu (10/3/2018).

(Baca: MCA Dianggap Punya Daya Rusak Lebih Besar Dibandingkan Saracen)

Namun di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dimanfaatkan untuk melakukan hal yang negatif. Misalnya menyebarkan berita bohong, saling menghujat dan mencemooh di media sosial, saling menyampaikan ujaran kebencian yang berujung pada keresahan masyarakat.

Meski diakui bahwa fenomena itu tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di negara-negara dunia.

Sebagai seorang Presiden Republik Indonesia, Jokowi tentu mengalami langsung fenomena sosial itu.

"Misalnya, ada berita puluhan tentara RRC masuk (ke Indonesia) lewat Soekarno-Hatta. Setelah kami cek ke kepolisian, enggak ada dan berita itu enggak benar. Kemudian ada pula kasus penyerangan terhadap ulama. Isunya di media sosial ada 41 kasus, setelah dicek enggak benar. Yang benar hanya tiga kasus, itu pun sedang dalam penanganan serius kepolisian," papar Jokowi.

Kepala Negara menaruh curiga kabar-kabar bohong tersebut beredar di media sosial bukan karena ketidaktahuan, tapi karena ada yang mendesain. Mencoba membuat keruh suasana.

"Rasa-rasanya tidak mungkin berita itu ada karena tidak tahu. Sepertinya itu ya disengaja untuk memperkeruh suasana. Inilah yang harus kita cegah dan kita tindak sesuai hukum yang berlaku," ujar Jokowi.

"Dan itu saya tegas sampaikan ke Polri, tindak tegas pelakunya," lanjut dia.

Kompas TV Rapimnas Partai Demokrat dihadiri presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com