Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lemasnya Megawati saat Dengar Kader Perempuan PDI-P Ingin Berhenti Berpolitik...

Kompas.com - 08/03/2018, 13:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JATINANGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengisahkan dilemanya kala mengupayakan salah satu kader perempuannya tetap bertahan di politik.

Hal itu dikisahkan Megawati saat membaca orasi ilmiah dalam penganugerahan dirinya selaku Doktor Honoris Causa di bidang politik dan pemerintahan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (8/3/2018).

Ia mengawali ceritanya dengan keluhan minimnya perempuan yang terjun dunia politik. Hal itu, aku Megawati, menyulitkan parpol yang diwajibkan memenuhi kuota 30 persen pengurus perempuan.

"Pada kenyataannya sangat sulit hari ini untuk mencari kaum wanita yang benar-benar mau terjun di bidang politik. Dan alasannya yang sungguh mempeihatinkan," kata Mega.

Baca juga : Gelar Doktor Honoris Causa Pertama IPDN Dianugerahkan kepada Megawati

Ia lantas menceritakan dilema yang dialaminya saat ada salah satu kader perempuan PDI-P memutuskan tak lagi berkarir di politik. Padahal, menurut Mega, sepak terjangnya sangat bagus selama berkarir di partai.

Tiba-tiba si kader mendatangi Mega dan menyampaikan keinginannya untuk mundur dari partai. Mendengar hal itu, Mega mengaku lemas.

"Saya tanya karir politikmu bagus. Dia bilang (mundur) karena di keluarganya suaminya menyuruh memilih antara suami dan karir politik. Saya lalu lemas dan tak bisa berusara. Tak bisa memberi usul dan saran karena itu masuk ranah keluarga," kenang Mega.

Ia lantas membandingkan keterlibatan perempuan di politik saat ini dengan masa perjuangan perebutan dan mempertahankan kemerdekaan.

Baca juga : Kata Puan, Cawapres Jokowi Menunggu Keputusan Megawati

Menurut Mega, di masa itu kaun hawa justru lebih banyak terlibat dan memiliki semangat juang yang tinggi memperjuangkan nasib rakyat.

"Justru setelah kita merdeka kaum perempuannya semakin surut di bidang politk. Beda dengan zaman ibu kita yang masih ikut berjuang, masih kelihatan gairah dan perannya berkiprah di bidang politik," papar Mega.

"Mengapa justru setelah kita punya konstitusi, hak kita sama, tapi justru di lapangan keadaannya makin sedikit," lanjut Presiden kelima RI itu.

Kompas TV Joko Widodo kembali direkomendasikan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri sebagai Calon Presiden 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com