Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Tahun Politik, Jimly Ingatkan Masyarakat Jangan Kelewat Baper

Kompas.com - 07/03/2018, 16:41 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat diharapkan tidak terlalu menggunakan emosinya secara berlebihan ketika berpartisipasi dalam pesta demokrasi di Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie mengingatkan agar masyarakat bijak dalam mencerna berbagai informasi yang beredar di media sosial.

"Kita sebagai anak bangsa jangan terpengaruh atau kelewat baper lah oleh berbagai isu kebencian dan memecah belah," kata Jimly pada diskusi media bertema Peta Politik Indonesia: Kiprah ICMI dalam Tahun Politik 2018, di Jakarta, Rabu (7/3/2018).

(Baca juga: Wiranto: Jangan Sampai Tahun Politik Menyebabkan Trauma di Masyarakat)

Jimly melihat kebebasan berpendapat di media sosial kerapkali melewati batas etika dan moral. Sebab, orang-orang yang berselancar di media sosial bisa menyamarkan identitasnya dan bebas mengumbar kebencian dan hoaks tanpa takut akan rasa salah.

"Sehingga kekerasan verbal dan hoaks itu bebas melakukannya tanpa ada rasa salah. Maka ini dampak dari disruptive technology yang bisa digunakan siapa saja," kata dia.

Kendati demikian, sudah sepatutnya pemerintah menindak tegas berbagai pihak yang menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan isu provokatif dan hoaks.

Jimly juga menegaskan agar masyarakat tidak mengumbar kebencian dan hoaks dengan mengatasnamakan identitas tertentu.

"ICMI mengimbau agar politik identitas tidak dipertajam sehingga menimbulkan konIIik dan kerawanan sosial di masyarakat," ujarnya.

(Baca juga: Cerita Kapolri yang Takut-takut Bicara di Tahun Politik)

Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu juga berharap agar para pemilih bersikap sportif dan lapang dada ketika calon pilihannya kalah dalam pilkada. Oleh karena itu, akan lebih baik jika para pendukung calon yang kalah bisa mendukung penuh calon terpilih.

"Kalau sudah kalah ya, kita dukung siapa saja yang resmi terpilih, mari bangun tradisi saling menghormati," ujarnya.

Di sisi lain, kata dia, calon kepala daerah yang terpilih juga harus menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang mengayomi seluruh masyarakat.

"Jadikanlah pilkada ini jadi metode pemilihan yang sehat. Jadi jangan dibesar-besarkan, nanti yang terpilih harus jadi pemimpin semua golongan," ujar dia.

Kompas TV Menurut polisi, motif kelompok MCA adalah menjegal pemerintahan yang sah lewat media sosial.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com