Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Akan Tentukan Cawapres Prabowo Atas Persetujuan Koalisi

Kompas.com - 06/03/2018, 18:18 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku pihaknya belum membahas siapa kandidat calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2019 nanti.

Menurut Fadli, ketentuan kandidat cawapres harus dibahas bersama dengan partai koalisi terkait.

"Sebagaimana lazimnya harus dicari orang yang diusung partai koalisi, disetujui partai koalisi. Bisa orang dari dalam partai atau luar partai," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Fadli menilai formasi pendamping Prabowo masih sangat cair tergantung pada kesepakatan bersama koalisi maupun situasi lain yang bisa terjadi ke depannya.

"Bagaimana timing juga sangat menentukan. Sangat cair. Terlalu cair untuk membicarakan formasinya. Kecuali capresnya kita lihat Pak Jokowi, Pak prabowo," kata Fadli.

Terkait dengan poros koalisi, Fadli juga menegaskan formasi koalisi juga sangat cair bergantung pada komunikasi politik Gerindra dengan partai lainnya. Ia menilai hal itu sebagai bagian dari dinamika politik.

(Baca juga: Ada Poros Baru Selain Pendukung Jokowi dan Prabowo, Mungkinkah?)

"Masih cair nanti kita lihat aja. Semua menjadi satu bagian dari dinamika politik untuk membentuk konfigurasi," katanya.

Seperti yang diketahui, sebanyak 7 partai telah mendeklarasikan diri untuk memberikan dukungan pencalonan kembali Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Ketujuh partai itu di antaranya PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Nasdem, PPP, PSI, dan Perindo.

Sementara itu, Gerindra telah memutuskan akan mendorong Prabowo menjadi calon presiden.

Fadli juga pernah menegaskan bahwa seluruh kader Gerindra telah satu suara mendukung Ketua Umum Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

"Saya kira kalau bagi Gerindra kami akan solid mendukung Prabowo menjadi calon presiden," ujar Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Fadli menyebutkan bahwa dengan pencalonan Prabowo sebagai capres akan memberikan pilihan bagi masyarakat sebagai pemilih.

Sebab, jika Prabowo dicalonkan dengan Jokowi, maka tidak akan ada kekuatan penyeimbang.

Kompas TV Kemungkinan munculnya poros ketiga yang memunculkan capres di luar Jokowi dan Prabowo Subianto terus dibicarakan sejumlah partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com