Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapan Demokrat Putuskan Dukungan Pilpres? AHY Jawab "Tunggu Tanggal Mainnya"

Kompas.com - 06/03/2018, 17:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Satgas Bersama Pemenangan Pilkada dan Pemilu 2019 Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, partainya pasti akan bergabung ke gerbong koalisi partai politik dalam menyambut pemilihan presiden 2019.

Pasalnya, Demokrat tidak memiliki cukup suara untuk mengajukan bakal calon presiden atau wakil presiden tanpa koalisi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tidak berubah.

Artinya, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

Karena pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 digelar serentak, ambang batas yang digunakan adalah hasil pemilu legislatif 2014 lalu.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tidak berubah. Artinya, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019. Karena pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 digelar serentak, ambang batas yang digunakan adalah hasil pemilu legislatif 2014 lalu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDI-P Anggap Poros di Luar Jokowi dan Prabowo Sulit Terbentuk", https://nasional.kompas.com/read/2018/03/06/17252261/pdi-p-anggap-poros-di-luar-jokowi-dan-prabowo-sulit-terbentuk.
Penulis : Rakhmat Nur Hakim
Editor : Sandro Gatra

Pada Pilpres 2014, Demokrat memilih tidak ikut mengusung pasangan capres-cawapres alias netral.

"Berdasarkan presidential threshold 20 persen, maka Demokrat tidak bisa sendirian. Demokrat hari ini memegang tiket 10 persen lebih sedikit berdasarkan hasil Pemilu 2014 lalu. Oleh sebab itu, koalisi adalah sebuah keniscayaan," ujar Agus di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

(Baca juga : AHY: Keluarga Besar Demokrat Berharap Kehadiran Presiden Jokowi di Rapimnas)

Namun, apakah partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut akan berada di gerbong koalisi pendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 atau tidak, Agus mengatakan, saat ini belum ada keputusan.

"Dalam politik segala sesuatunya mungkin terjadi. Tapi Demokrat hari ini saya ketahui belum memiliki sikap khusus terkait siapa yang akan didukung. Akhirnya kapan itu? Tunggu tanggal mainnya. Demokrat akan menentukan sikapnya," ujar AHY.

Ia memastikan, partainya tengah mengkomunikasikan hal tersebut dengan partai politik lainnya.

(Baca juga : Lewat AHY, SBY Titip Pesan agar Jokowi Tetap Sehat dan Lanjutkan Memimpin Negeri)

Ketika ditanya apakah sikap Demokrat dalam Pilpres 2019 akan diketahui pada Rapimnas 10-11 Maret 2018, AHY menampiknya.

Menurut AHY, Rapimnas yang dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC) itu merupakan konsolidasi seluruh kader Demokrat.

"Tema besarnya adalah Demokrat siap. Saya ulangi, Demokrat siap. Ini menunjukkan sebuah kesiapan secara psikis atau fisik di lapangan bahwa kader PD siap berjuang dan menjadi peserta Pemilu 2019. Itu saja," ujar AHY.

AHY datang ke Istana hendak mengirimkan undangan Rapimnas Demokrat kepada Presiden Jokowi.

Ia mengklaim, Presiden Jokowi bersedia hadir di dalam acara itu dan panitia akan memberikan kesempatan Presiden Jokowi untuk berpidato di hadapan para kadernya.

Kompas TV Kemungkinan munculnya poros ketiga yang memunculkan capres di luar Jokowi dan Prabowo Subianto terus dibicarakan sejumlah partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com