Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2019, Jokowi Minta Dana Program Keluarga Harapan Ditambah Dua Kali Lipat

Kompas.com - 05/03/2018, 17:46 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dana Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkatkan hingga dua kali lipat pada 2019.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat kabinet paripurna dengan tema kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2019 di Istana Negara, Senin (5/3/2018).

"Tahun depan, saya minta agar rupiah diberikan kepada peserta PKH agar bisa paling tidak dilipat dua kali," kata Jokowi.

Saat ini, dana program PKH adalah 10 persen dari pengeluaran rumah tangga masyarakat miskin. Dengan presentase itu, peserta PKH mendapatkan dana sebesar Rp 1.890.000 per tahun.

Jokowi ingin agar dana tersebut meningkat jadi dua kali lipat.

Ia mengaku sudah membicarakan hal ini dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.

(Baca juga: Jokowi: Kalau Pemerintah Punya Uang Lebih, PKH dan KIP Akan Ditambah)

 

Bappenas menghitung angka kenaikan yang ideal, yakni 16 persen dari pengeluaran rumah tangga. Namun, Jokowi merasa kenaikan itu masih kurang.

"Tadi yang saya minta waktu kita ketemu 20 persen (dari pengeluaran rumah tangga). Tolong itu dihitung sekali lagi agar betul-betul yang berkaitan dengan keluarga prasejahtera ini bisa kita tangani secepat-cepatnya," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, saat ini anggaran yang dialokasikan untuk program PKH adalah Rp 50 Triliun. Apabila dana PKH ditingkatkan ke angka 20 persen dari pengeluaran rumah tangga, maka dibutuhkan tambahan anggaran Rp 20 Triliun.

Jokowi meyakini, tambahan dana PKH ini bisa menurunkan angka kemiskinan dari 10,64 persen menjadi 9 persen.

"Itu bisa dipastikan, kalau sekali lagi, berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Kuncinya ada di situ," kata Jokowi.

Kompas TV Belasan warga di Sukabumi, Jawa Barat, tertipu bantuan sosial Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com