Fadli Zon Ungkap Gerindra Didekati agar Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 02/03/2018, 15:33 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/3/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku bahwa partainya juga sempat diajak bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo dalam Pillpres 2019.

Ajakan bergabung koalisi pemerintah juga sebelumnya diungkap oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Tidak hanya diajak bergabung, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga ditawari berpasangan dengan Joko Widodo sebagai calon wakil presiden.

"Ya ada utusan-utusan yang datang menawarkan, termasuk bergabung, Pak Prabowo masuk sebagai cawapres. Namanya dalam politik, ini sah-sah saja," ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

(Baca juga: Diusulkan Jadi Cawapres Jokowi, Ini Jawaban Prabowo)

Meski demikian Fadli menegaskan bahwa Partai Gerindra menolak tawaran tersebut. Menurut dia seluruh kader Partai Gerindra ingin mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

Terkait hal itu, kata Fadli, Partai Gerindra akan membuka komunikasi dengan partai-partai yang belum memberikan dukungan kepada Jokowi.

"Tapi kami tegaskan Gerindra akan mencalonkan Pak Prabowo bukan sebagai cawapres tapi sebagai capres. Dan juga kami akan maju bersama kawan-kawan koalisi nanti yang tentu akan bicara tentang paket capres dan cawapres," kata Fadli.

Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman menyatakan, jika seluruh parpol oposisi pemerintah, yakni PKS dan Partai Gerindra, mengalihkan dukungannya ke Jokowi maka hal itu akan berdampak buruk pada demokrasi.

"Kami melihat, kalau PKS bergabung, Gerindra bergabung, PAN bergabung, kemungkinannya Pak Jokowi lawan kotak kosong. Nah kami melihat itu tak sehat buat demokrasi. Saya katakan rasionalitas politiknya kurang logis kalau PKS ikut bersama," kata Sohibul.

Saat ini ada lima partai yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo sebagai petahana. Kelima partai tersebut adalah PDI-P, Golkar, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Sementara PAN, PKS, PKB, dan Partai Demokrat belum mendeklarasikan siapa calon presiden yang akan didukungnya.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Nasional
Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Nasional
Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

Nasional
Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

Nasional
Satgas Klaim Angka Kematian Covid-19 Tren Menurun, Kini 4,68 Persen

Satgas Klaim Angka Kematian Covid-19 Tren Menurun, Kini 4,68 Persen

Nasional
Lebihi Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompet Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar

Lebihi Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompet Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X