Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Ketua PSI "Ember", se-Indonesia Jadi Tahu Jokowi Blunder

Kompas.com - 03/03/2018, 16:12 WIB
Ihsanuddin,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai tidak tepat langkah pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengumbar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo kepada publik. Apalagi, PSI menyatakan pertemuan yang berlangsung di Istana saat jam kerja itu dan membahas antara lain mengenai strategi pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.

"Ini ketua PSI ember sehingga se-Indonesia jadi tahu Jokowi blunder," kata Hendri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (3/3/2018).

Hendri menilai, para pengurus PSI mestinya tak mengumbar pertemuan itu ke publik karena memang bersifat internal.

Hendri meyakini, selama ini, Jokowi juga kerap bertemu dengan elite partai politik pendukung lainnya dan membicarakan pilpres. Namun, pertemuan tersebut tidak diketahui publik karena memang tak ada yang mengumbarnya ke media.

"Sebenarnya kan ini ketua PSI-nya yang terlalu senang dan bangga diterima di Istana. Pada saat diundang Presiden dia merasa wah ini harus diumumkan," kata Hendri.

Akibat sikap para pengurus PSI itu, Hendri menilai Jokowi dirugikan. Jokowi dituding telah menggunakan fasilitas negara untuk membicarakan mengenai strategi pemenangan pilpres yang merupakan kepentingan pribadinya.

"Ini kan artinya publik melihatnya ini sebuah blunder," kata pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) itu.

Di sela-sela agenda kerjanya pada Kamis sore lalu, Jokowi menerima pengurus PSI di Istana. Para pengurus PSI, yakni Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP Tsamara Amani tiba di Istana pukul 15.00 WIB.

Baca juga : Bertemu Jokowi, PSI Dapat Tips Memenangi Pileg 2019

Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit. PSI mengakui, pertemuan tersebut membicarakan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden 2019.

Salah satu strategi pemenangan yang dibahas adalah kampanye lewat media sosial.

"Kami tadi juga presentasi keberhasilan kami di medsos dan Pak Jokowi senang dengan hal itu. Karena Pak Jokowi sadar milenial presentasinya pada 2019 sangat besar," kata Tsamara.

Tsamara mengatakan, kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia bisa dikampanyekan di media sosial. Selain tak memakan banyak biaya, pesan yang hendak disampaikan juga bisa langsung sampai ke generasi milenial.

"Apalagi Pak Jokowi punya kinerja yang sangat baik, punya prestasi. Tinggal bagaimana kami mengemas konten tersebut di media sosial agar lebih banyak anak muda yang sadar, ini loh Presiden kalian betul betul berprestasi dan layak dipilih kembali," kata Tsamara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com