Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Alvara: TNI Dapat A soal Tingkat Kepuasan Publik, DPR Dapat C

Kompas.com - 23/02/2018, 19:26 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan Alvara Research Center teranyar memotret tingkat kepuasan publik kepada sejumlah lembaga negara.

Survei yang melibatkan 2.200 responden itu menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai lembaga negara dengan kepuasan tertinggi mencapai 90,7 persen.

"Hanya satu lembaga negara dapat nilai A, yaitu TNI," ujar CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali di Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Dalam surveinya, Alvara membuat skala 1-6 untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Skala 1 adalah skala sangat tidak puas, sementara skala 6 sangat puas sekali.

Selain itu, Alvara juga mengelompokkan hasil survei dengan 5 nilai, yakni E (0-33 persen), D (34-50 persen), C (51-66 persen), B (67-83 persen), dan A (83-100 persen).

(Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi)

Oleh karena itu, dengan persentase kepuasan yang mencapai 90,7 persen, TNI mendapatkan nilai A.

Di bawah TNI, ada lembaga yang masuk kelompok nilai B. Lembaga tersebut yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (81,9 persen), Badan Intelijen Negara (81,1 persen), Komisi Pemilihan Umum (79,5 persen).

Selain itu, Kepolisian RI (77,2 persen), Mahkamah Agung (76,3 persen), Mahkamah Konstitusi (75,4 persen), Kejaksaan Agung (72,5 persen), Dewan Perwakilan Daerah (71 persen), dan partai politik (70 persen).

Sementara itu lembaga yang mendapatkan nilai C ada dua, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan persentase kepuasan 60,6 persen dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan kepuasan 56,8 persen.

"Ini belum ada kasus Undang-Undang MD3. Kalau ada itu mungkin tambah rendah lagi ya nilainya (DPR)," kata Hasanuddin.

Survei Alvara dilakukan dengan metode wawancara tatap muka kepada 2.200 responden yang berusia 17 - 65 tahun dengan margin of error 2 persen.

Survei dilaksanakan pada 15 Januari - 7 Februari 2018 di enam wilayah besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua.

Kompas TV Terkait soal hasil Survei Indikator Politik Indonesia, Kompas Petang akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com