Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-Rakernas, PDI-P Agendakan Pertemuan dengan Partai Demokrat

Kompas.com - 23/02/2018, 13:49 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang berencana datang ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat pada Maret mendatang.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi rencana Partai Demokrat mengundang Presiden Jokowi ke acara Rakernas partai berlambang bintang mercy tersebut.

"Pak Presiden Jokowi kan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Presiden Jokowi menjadi representasi seluruh rakyat. Beliau berdiri di atas golongan," kata Hasto saat ditemui di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018).

"Beliau berdiri untuk membawa semangat kebersamaan bagi bangsa ini sehingga kami memberi dukungan untuk Pak Jokowi hadir di dalam acara parpol," ujar Hasto lagi.

(Baca juga: Akan Gelar Rakernas, Partai Demokrat Undang Jokowi)

Ia menyatakan, sebagai presiden, Jokowi sudah semestinya merangkul semua golongan. Ini termasuk partai politik yang tidak tergabung dalam koalisi pemerintahan.

Saat ditanya apakah kedatangan Jokowi selaku kader PDI-P merupakan tanda membaiknya hubungan partai berlambang banteng itu dengan Partai Demokrat, Hasto menjawab bahwa PDI-P berupaya merangkul semua pihak.

Hasto melanjutkan, PDI-P tak segan berkomunikasi dengan parpol yang selalu mengkritik dengan keras. Bahkan, Hasto mengatakan, PDI-P akan mengagendakan pertemuan dengan Partai Demokrat pasca-rakernas ini.

"Komunikasi berjalan. Kemarin ketika mengambil nomor undian, Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) juga menyampaikan kepada Ibu Mega (Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri) untuk melakukan dialog. Itu hal positif. Nanti setelah Rakernas ini kamu akan lakukan dialog tersebut," kata Hasto.

Kompas TV Pemilu 2019 berpeluang besar hanya akan diikuti oleh dua bakal calon presiden yaitu petahana Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com