Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akan Gelar Rakernas, Partai Demokrat Undang Jokowi

Kompas.com - 21/02/2018, 17:49 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, partainya akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada Maret mendatang di Sentul, Bogor.

Agus tidak memberikan kepastian saat ditanya apakah dalam rakernas akan membahas calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung Demokrat pada Pemilu 2019.

"Ini memang rakernas, bisa saja. Namun kami melihat kalau untuk masalah capres, pilpres kan masih ada waktu," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

"Yang jelas kita melihat situasi yang terakhir, bagaimana koordinasi selanjutnya. Karena kita ketahui kalau Demokrat mengajukan sendiri enggak bisa," ujar dia.

(Baca juga: Agus Yudhoyono Berharap Target Suara Demokrat di Pemilu 2019 Lebih dari 15 Persen)

Ia menambahkan, hingga saat ini Partai Demokrat belum akan menentukan dukungan atau capres yang akan diusung pada Pemilu 2019.

Rencananya, dalam rakernas nanti, Partai Demokrat juga akan mengundang Presiden Joko Widodo untuk membuka acara.

Agus menganggap wajar partainya mengundang Jokowi, karena setiap rakernas partai lazim dihadiri Presiden. Ia pun mengatakan, Jokowi berkenan hadir dalam acara Rakernas Demokrat tersebut.

"Ya rencananya setiap rakernas partai mana pun mengundang Presiden itu wajar dan sama. Semua parpol dalam rakernas mengundang Presiden dan Insya Allah Pak Jokowi berkenan hadir," ujar Agus.

Kompas TV Pemilu 2019 berpeluang besar hanya akan diikuti oleh dua bakal calon presiden yaitu petahana Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com